Politikus gugat Undang-Undang DKJ ke MK karena ingin jadi wali kota

Philippines News News

Politikus gugat Undang-Undang DKJ ke MK karena ingin jadi wali kota
Philippines Latest News,Philippines Headlines
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 19 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 11%
  • Publisher: 78%

Politikus Partai Demokrat Taufiqurrahman menggugat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) ke Mahkamah ...

Tangkapan layar - Politikus Partai Demokrat Taufiqurrahman yang menggugat Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta saat sidang pemeriksaan pendahuluan di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa . ANTARA/Fath Putra Mulya

Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Pusat itu mengajukan permohonan pengujian materi Pasal 1 ayat , Pasal 6 ayat , Pasal 13 ayat , ayat , dan ayat huruf a Undang-Undang DKJ terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 ke MK.

Karena Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia, dia menginginkan daerah otonom di Jakarta sampai ke tingkat kabupaten/kota.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

antaranews /  🏆 6. in İD

Philippines Latest News, Philippines Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Joe Biden Mundur dari Pencapresan, Republikan Minta Sekalian Mundur dari Jabatan PresidenJoe Biden Mundur dari Pencapresan, Republikan Minta Sekalian Mundur dari Jabatan PresidenPolitikus-politikus Partai Republik meminta Joe Biden mundur dari jabatan presiden Amerika Serikat (AS).
Read more »

Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Dibuatnya Undang-Undang Tentang Digital MarketplaceKetua MPR RI Bamsoet Dorong Dibuatnya Undang-Undang Tentang Digital MarketplaceSebab, hingga saat ini belum ada satupun peraturan atau undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai digital marketplace.
Read more »

Bamsoet Ungkap Pentingnya Pemerintah Buat Undang-Undang yang Mengatur Digital MarketplaceBamsoet Ungkap Pentingnya Pemerintah Buat Undang-Undang yang Mengatur Digital MarketplaceJPNN.com : Ketua MPR Bamsoet mengungkapkan hingga saat ini belum ada satupun peraturan atau undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai digital market
Read more »

Ketua LPOI Said Aqil Siradj Minta Aturan dan Undang-undang Tambang Harus JelasKetua LPOI Said Aqil Siradj Minta Aturan dan Undang-undang Tambang Harus JelasMenurut Said Aqil Siradj, kebijakan pemerintah memfasilitasi tambang adalah langkah yang baik. Namun, kebijakan itu harus diiringi dengan aturan dan
Read more »

Soal Ancaman Terhadap Kusnadi, Kuasa Hukum Sebut Jubir KPK Kurang Baca Undang-undangSoal Ancaman Terhadap Kusnadi, Kuasa Hukum Sebut Jubir KPK Kurang Baca Undang-undangTessa diminta banyak membaca undang-undang (UU) lain terkait tugas dan wewenang KPK, di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, misalnya.
Read more »

Netflix Mau Diatur Undang-Undang, RI Bakal Berubah TotalNetflix Mau Diatur Undang-Undang, RI Bakal Berubah TotalDraft Revisi Undang-undang Penyiaran sedang digodok.
Read more »



Render Time: 2025-02-25 03:01:56