Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Kepolisian mengecam Rancangan Undang-Undang Kepolisian alias RUU Polri.
akan semakin memberangus kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk memperoleh informasi, serta hak warga negara atas privasi terutama yang dinikmati di media sosial dan ruang digital," katanya dalam siaran pers, Senin .
Berkaca dari sejarah, tindakan-tindakan memperlambat dan memutus akses internet digunakan untuk meredam protes dan aksi masyarakat sipil, seperti yang dilakukan pada tahun 2019 di Papua dan Papua Barat, adalah tindakan yang menurut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
Selain itu, hadirnya pengawasan secara eksesif pada ruang siber juga berpotensi melanggar hak atas privasi warga negara serta hak untuk memperoleh informasi. Menuntut DPR dan Presiden untuk tidak menyusun UU secara serampangan hanya untuk kepentingan politik kelompok dan mengabaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang semestinya sejalan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.
Ruu Polri Kebebasan Berpendapat Media Sosial Polri
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Giliran Jurnalis dan Koalisi Masyarakat Sipil Jateng Tolak RUU PenyiaranJurnalis dan koalisi masyarakat sipil Jateng turut menolak RUU Penyiaran. Aturan itu dinilai melanggar kebebasan pers.
Read more »
Koalisi Masyarakat Sipil Serahkan Petisi ke Jokowi soal Pansel KPKKoalisi sipil menuntut Jokowi memilih pansel capim KPK dengan mempertimbangkan kriteria dan integritas.
Read more »
Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Pembentukan Pansel Pimpinan KPK yang BerkualitasPimpinan dan dewan pengawas KPK yang ada saat ini merupakan cerminan proses seleksi pada 2019.
Read more »
Koalisi Masyarakat Sipil Ingatkan DPR Hati-hati Bahas Revisi UU TNISejumlah usulan perubahan revisi UU dinilai tidak menyumbang terhadap agenda reformasi TNI sehingga mengancam demokrasi.
Read more »
Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Revisi UU TNI Kembalikan Dwifungsi ABRIJPNN.com : Koalisi masyarakat sipil khawatir revisi UU TNI yang akan berlangsung di DPR bakal mengembalikan Dwifungsi ABRI seperti era Orde Baru.
Read more »
Sampaikan Catatan Kritis, Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Revisi UU TNIJPNN.com : Koalisi masyarakat sipil meminta DPR RI membatalkan rencana revisi UU TNI yang diajukan pemerintah, karena mengkhianati reformasi.
Read more »