Perbedaan Data Antara Menkeu dan Menko Polhukam Terkait Dana Janggal Rp349 Triliun Membuka Polemik di Rapat DPR
JAKARTA, KOMPAS.TV - Polemik soal dana janggal Rp349 triliun seakan membuka kotak pandora, bahwa ada yang tak beres di Negeri ini.
Jakarta, Senin , dalam rapat dengan Komisi XI DPR antara Menteri Keuangan , Sri Mulyani, menegaskan dari Rp349 triliun dana janggal. Sri Mulyani menjelaskan transaksi Rp3,3 triliun itu merupakan transaksi debit/kredit dari seluruh pegawai, termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, jual beli rumah dalam waktu 15 tahun di Periode 2009-2023.
Dalam penjelasannya Mahfud sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional TPPU mengatakan, transaksi janggal Rp349 triliun terbagi dalam 3 kategori.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mahfud MD Paparkan Rincian Transaksi Janggal Rp349 Triliun Kepada DPRMahfud MD memaparkan rincian data transaksi janggal diduga dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan sebesar Rp349 triliun.
Read more »
Bareskrim Kaji Pengaduan MAKI soal Pembocoran Data Rahasia Transaksi Janggal Rp349 TriliunKabareskrim sebut laporan MAKI terhadap Menko Polhukam, Menkeu, dan Kepala PPATK soal pembocoran data rahasia transaksi Rp 349 triliun, masih dikaji
Read more »
Rincian Data Transaksi Rp349 Triliun versi Mahfud MDMahfud MD mengungkap rincian data mengenai transaksi janggal di Kementerian Keuangan.
Read more »
Benny K Harman Dorong Hak Angket Selidiki Transaksi Rp349 Triliun di KemenkeuBenny K Harman mendorong penggunaan hak angket untuk menyelediki dugaan transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kemenkeu.
Read more »
Pegiat Antikorupsi Nilai Transaksi Janggal Rp349 Triliun Bisa Terkait KorupsiPegiat Antikorupsi atau Praktisi Hukum Saor Siagian menduga transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kemenkeu terkait korupsi.
Read more »
Data Transaksi Dana Rp349 Triliun Dipastikan SamaSumbernya berasal dari 300 surat yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada aparat penegak hukum dan Kementerian Keuangan.
Read more »