Setahun penyanderaan pilot Susi Air oleh TPNPB: Pembebasan 'masih terus diupayakan'
Dalam rilisnya, Rabu , TPNPB menyebarkan foto pilot Susi Air asal Selandia Baru, Phillip Mark Mehrtens , bersama dua orang anggota TPNPB di satu lokasi yang tidak disebutkan.Setelah setahun disandera, upaya pembebasan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Phillip Mark Mehrtens, "masih diupayakan".
Upaya pembebasan "masih terus dilakukan dengan mengedepankan keselamatan pilot Phillip", kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Letkol Khristomei Sianturi., Peters mengatakan bahwa berbagai lembaga pemerintah Selandia Baru terus bekerja sama dengan mitra-mitra di Indonesia untuk menjamin pembebasan Mehrtens.
Sang pilot disandera sejak 7 Februari 2023 oleh salah-satu kelompok di dalam TPNPB, yang dipimpin Egianus Kogoya. Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan pihaknya "menerima informasi" dari Markas Besar TNI tentang rencana pembebasan sang pilot." Perlu waktu untuk bertemu. Akhirnya perlu berapa hari lagi untuk menyampaikan, berapa lagi hari ke sana," kata Maruli Simanjuntak kepada wartawan di Jakarta, Senin .
Rilis itu tidak menyebut secara rinci siapa Panglima TPNPB Komando Daerah III Ndugama Darakma. Namun selama ini, Sebby menyebut sang pilot disandera Egianus dan pasukannya di wilayah itu. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Letkol Khristomei Sianturi menuturkan upaya pembebasan "masih terus dilakukan dengan mengedepankan keselamatan pilot Phillip".
Menurut Jeffrey, dikutip dari video di channel Youtube-nya, penyanderaan itu tidak akan mereka lepaskan sampai Indonesia membuka diri melakukan negosiasi eksternal bersama OPM dan TPNPB terkait nasib bangsa Papua untuk merdeka."Itu karena ada virus-virus, provokator-provokator yang masuk," kataPilot Susi Air, Phillip Mark Mehrtens bersama Pimpinan TPNPB Ndugama, Egianus Kogoya.
Di sinlah, menurut Hipolitus Wangge, perbedaan sikap antara faksi-faksi di tubuh TPNPB ini masih menjadi persoalan krusial mengapa upaya pembebasan sulit dilaksanakan. "Pemerintah Indonesia kan selalu menjelaskan bahwa mereka sudah berkomunikasi, sudah pendekatan ini, pendekatan itu," kata Hipolitus. "Jadi penting untuk mengidentifikasi siapa yang bisa mendapat kepercayaan dari berbagai pihak ini," sambungnya.
Tawaran-tawaran itu misalnya bisa saja berupa pengurangan jumlah pasukan TNI-Polri di wilayah Nduga atau tidak memproses hukum Egianus Kogoya dan para panglima di sayap militer OPM ini.