Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh akan mogok nasional dan melakukan judicial review imbas Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) dijadikan undang-undang.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh akan mogok nasional dan melakukan judicial review imbas Perppu Cipta Kerja dijadikan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR RI pada Selasa . Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, ada sembilan catatan mengapa pihaknya menolak UU itu.
Kesembilan, hilangnya beberapa sanksi pidana dari UU Nomor 13 Tahun 2003 yang sebelumnya, pada Omnibus Law Cipta Kerja dihapus. Aturan itu dihapus dari UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Petani. Ditambah lagi sanksi bagi yang tetap mengimpor pada masa panen raya juga dihapus. Selain itu, langkah yang akan diambil adalah kampanye melawan Omnibus Law Cipta Kerja, secara nasional dan internasional.“Saya sudah bertemu dengan Direktur Jenderal ILO dan kemudian dilanjutkan dengan Direktur ILO Asia Pasifik melaporkan penolakan Omnibus Law Cipta Kerja," ucap Said Iqbal.
Di sepanjang jalan yang dilalui, buruh akan menggalang sejuta petisi dukungan agar omnibus law dibatalkan.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Usai DPR Sahkan Perppu Ciptaker, Partai Buruh akan Ajukan Judicial Review ke MKPartai Buruh menolak keras terkait DPR RI mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja (Ciptaker).
Read more »
Ramai-ramai Partai Buruh Geruduk Kemenaker RI, Gegara DPR Sahkan Perppu Cipta KerjaRamai-ramai massa yang tergabung dalam Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa Tolak Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 dan Perppu Omnibus Law Cipta Kerja di depan Ka
Read more »
DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Partai Buruh Sumut: Kami akan LawanPartai Buruh Sumut menolak dan akan melakukan perlawanan terhadap pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang oleh DPR
Read more »
Ribuan Mahasiswa Gelar Aksi Tolak Perppu Ciptaker di Depan Gedung DPRRibuan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa menolak Perppu Cipta Kerja dan menolak penundaan Pemilu 2024.
Read more »
Ribuan Mahasiswa Tolak Perppu Ciptaker dan Penundaan Pemilu 2024AKSI-aksi unjuk rasa masyarakat menolak pengesahaan Perppu Cipta Kerja dan penundaan Pemilu 2024 masih terus bergaung.
Read more »