Soal laporan transaksi mencurigakan Rp 300 triliun yang bikin geger publik, Menkeu Sri Mulyani mengatakan nilai itu berasal dari 300 surat PPATK kepada Kemenkeu sejak 2009.
memberi penjelasan panjang lebar soal laporan transaksi mencurigakan Rp 300 triliun yang bikin geger publik. Dia mengatakan nilai itu berasal dari 300 surat PPATK kepada Kemenkeu sejak 2009.
"Surat dari kepala PPATK ini berisi seluruh surat-surat PPATK kepada Kementerian Keuangan terutama ke Inspektorat Jenderal dari periode 2009 hingga 2023, ada 196 surat. Surat ini adalah tanpa ada nilai transaksi, dalam hal ini hanya berisi nomor surat, tanggal surat, nama-nama orang yang ditulis PPATK dan kemudian tindak lanjut dari Kemenkeu," kata Sri Mulyani di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin .
"65 surat itu nilainya Rp 253 triliun. Jadi artinya PPATK menengarai ada transaksi dalam perekonomian entah itu perdagangan, pergantian properti yang ditengarai ada mencurigakan dan itu dikirim ke Kementerian Keuangan supaya Kementerian Keuangan bisa follow up, tindak lanjuti sesuai fungsi kita," ucapnya.
"Sedangkan 135 surat dari PPATK tadi yang menyangkut ada nama pegawai kementerian keuangan, nilainya jauh lebih kecil, karena tadi Rp 253 plus 74 itu sudah lebih dari Rp 300 triliun," ucapnya.Ani kemudian memberikan contoh salah satu surat berisi transaksi mencurigakan yang telah ditindaklanjuti oleh Ditjen Bea Cukai Kemenkeu. Surat itu, katanya, dikirim PPATK pada 19 Mei 2020.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sri Mulyani dan Kepala PPATK Temui Mahfud MD Bahas Transaksi Janggal Rp 300 TriliunMenteri Keuangan Sri Mulyani hingga Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menemui Mahfud MD di kantor Kemenkopolhukam untuk membahas transaksi janggal Rp 300 triliun.
Read more »
Raker Komisi III dengan Mahfud MD Soal Transaksi Rp 300 T Batal, Ini Penjelasan Pimpinan DPRWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan penjelasan soal batalnya pertemuan antara Komisi III DPR dengan Menko Polhukam Mahfud MD,
Read more »
Muncul Usulan Ditjen Pajak Dipisah dari Kemenkeu, Stafsus Sri Mulyani: Kewenangan JokowiStafsus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Yustinus Prastowo mengatakan pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu adalah kewenangan Presiden Jokowi.
Read more »
'Kumpulkan' Influencer Bahas Kasus Rafael Alun, Sri Mulyani Janjikan Potongan PPhMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengumoulkan para pegiat media sosial atau influencer hingga pegiat seni kemarin. Pertemuan itu salah satunya membicarakan perihal penanganan kasus mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo (RAT) hingga komitmen Sri Mulyani bersih-bersih institusi pajak.
Read more »
Begini Janji Sri Mulyani di Hadapan Influencer & Pegiat SeniSri Mulyani bertemu para artis dan influencer, paparkan soal insentif dan komitmen Kemenkeu.
Read more »