JPNN.com : Ini alasan pengusaha tembakau menolak aturan kemasan polos pada rokok dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan
jpnn.com, JAKARTA - Aturan standardisasi kemasan, berupa kemasan polos dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan yang merupakan turunan dari PP 28 Tahun 2024 menuai kritik.
Namun, para pelaku industri memperingatkan kebijakan ini bisa memberikan dampak peningkatan peredaran rokok ilegal.
Kemasan Rokok Produk Tembakau Rokok Ilegal Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Pelaku Industri Jakarta
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sejumlah UMKM Bakal Dirugikan, Asosiasi Tembakau Tolak PP Nomor 28 soal TembakauBerita Sejumlah UMKM Bakal Dirugikan, Asosiasi Tembakau Tolak PP Nomor 28 soal Tembakau terbaru hari ini 2024-09-02 03:03:50 dari sumber yang terpercaya
Read more »
Asosiasi Petani Tembakau Serahkan Surat Tolak Kemasan Polos Produk Tembakau pada WamentanAsosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menemui Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono dan menyerahkan surat pernyataan atas penolakan aturan.
Read more »
Asosiasi Petani Tembakau Serahkan Surat Tolak Kemasan Polos Produk Tembakau ke WamentanBerita Asosiasi Petani Tembakau Serahkan Surat Tolak Kemasan Polos Produk Tembakau ke Wamentan terbaru hari ini 2024-09-14 12:50:38 dari sumber yang terpercaya
Read more »
Petani Tembakau Tolak Keras Aturan Ini, Cemas Kemiskinan Baru Makin BanyakDewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) menolak keras Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Read more »
Tolak Aturan Kemasan Polos Produk Tembakau, Petani Minta Ini ke PemerintahAsosiasi Petani Tembakau Indonesia menolak kemasan rokok polos tanpa merek. Mereka khawatir aturan ini merugikan 2,5 juta petani tembakau di Indonesia.
Read more »
Ramai Demo Tolak Revisi UU Pilkada, Pengusaha Minta Hal IniRamai aksi demo penolakan RUU Pilkada di gedung DPR.
Read more »