Pengujian Undang-Undang APBN Pasca-Pilpres 2024

Uu Apbn Pilpres News

Pengujian Undang-Undang APBN Pasca-Pilpres 2024
Philippines Latest News,Philippines Headlines
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 64 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 29%
  • Publisher: 92%

Penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029 terpilih oleh KPU tanggal 24 April 2024 menandai berakhirnya rangkaian Pilpres 2024

Pada bulan Maret 2024, Kementerian Keuangan menyampaikan pagu indikatif. Sementara pagu anggaran akan disampaikan pada akhir Juni setelah pembahasan dengan wakil rakyat di Senayan. Sebelum finalisasi, terjadwal penelaahan RKA-KL pada akhir Juli dan penyusunan Nota Keuangan pada awal Agustus, sehingga nota keuangan dapat disampaikan pada 16 Agustus 2024.2024 ternyata tidak begitu mengembirakan bila dibandingkan tahun 2023. Anggaran pendapatan Negara dalam APBN 2024 tercatat sebesar Rp 2.

Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Namun, Sri Mulyani berkelit, pengelolaan bansos telah dilaksanakan sesuai ketentuan UU APBN 2023 dan 2024, yang memberi mandat kepada pemerintah dapat merealisasikan belanja melebihi anggaran, dan mencairkan dana yang belum dianggarkan.

Pada APBN 2023 dan 2024 tidak ada kedaruratan yang memberi justifikasi melakukan pelampauan anggaran, dan pengeluaran belanja yang belum tersedia anggarannya pada APBN. Apabila diperlukan tambahan belanja melebihi anggaran atau membelanjakan suatu kebutuhan yang belum dianggarkan, perubahan APBN menjadi pilihan. keuangan Negara. Kendati kebijakan tersebut berdasarkan ketentuan UU APBN, namun UU APBN tidak bersifat lex specialis terhadap UU Keuangan Negara.

Argumentasi yang menjadi pertimbangan adalah, pemohon dirugikan dengan adanya penambahan pasal pada UU APBN dimaksud. Ketentuan tersebut, memberi legalitas kepada Presiden Jokowi dan jajarannya menggelontorkan bansos secara masif. SUMATRA Barat berada pada posisi 34, dari 33 provinsi di Indonesia yang sudah Universal Health Coverage dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Sumbar belum mendapatkan predikat

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

Philippines Latest News, Philippines Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tahapan Pilpres 2024 Berakhir Setelah Prabowo-Gibran Dilantik Jadi Presiden-Wapres 20 Oktober 2024Tahapan Pilpres 2024 Berakhir Setelah Prabowo-Gibran Dilantik Jadi Presiden-Wapres 20 Oktober 2024Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.
Read more »

Begini Sikap Prabowo Tanggapi Putusan MKBegini Sikap Prabowo Tanggapi Putusan MKJPNN.com : Presiden terpilih hasil Pemilu 2024 Prabowo Subianto menanggapi putusan MK terkait PHPU Pilpres 2024.
Read more »

Jokowi Teken UU Desa, Kades Bisa Menjabat Maksimal 16 TahunJokowi Teken UU Desa, Kades Bisa Menjabat Maksimal 16 TahunPresiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
Read more »

Presiden Jokowi Sahkan UU Daerah Khusus JakartaPresiden Jokowi Sahkan UU Daerah Khusus JakartaPresiden Joko Widodo menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta DKJ
Read more »

Surya Paloh-PKS Sudah Bertemu, Anies Calon Kuat Maju Pilgub Jakarta?Surya Paloh-PKS Sudah Bertemu, Anies Calon Kuat Maju Pilgub Jakarta?Apakah Anies Baswedan kembali maju ke Pilgub Jakarta 2024 usai kalah di Pilpres 2024?
Read more »

PDIP Gelar Rakernas Bulan Mei, Berani jadi Oposisi atau Merapat ke Prabowo?PDIP Gelar Rakernas Bulan Mei, Berani jadi Oposisi atau Merapat ke Prabowo?PDIP jawara Pileg 2024 tapi kalah di Pilpres 2024.
Read more »



Render Time: 2025-02-26 03:51:55