Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) DI Yogyakarta Tadjudin Nur Effendi menyampaikan keberadaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ...
Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada DI Yogyakarta Tadjudin Nur Effendi menyampaikan keberadaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditujukan untuk mengatasi ancaman pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.
Dengan demikian, ia menyayangkan serikat buruh yang berencana akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran menolak kehadiran undang-undang tersebut. "Saya tidak tahu alasan jelas mereka menolak. Coba mereka suruh pikirkan bagaimana mereka suruh ciptakan lapangan kerja bagi para anak-anak muda yang baru masuk pasar kerja," ujarnya.
Dia menambahkan UU Ciptaker pun dibutuhkan untuk mendorong para investor berinvestasi di Indonesia dengan menyederhanakan prosedur, perizinan, serta memastikan tidak adanya peraturan yang tumpang tindih.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pakar Hukum Sebut Perppu Ciptaker Disahkan dengan Mengabaikan Undang-Undang DasarPakar hukum menyebut PERPPU CIPTAKER sangat tergesa-gesa untuk disahkan yang akhirnya mengabaikan Undang-Undang Dasar.
Read more »
MK: Pengaturan Masa Jabatan Kades Tergantung Pembentuk Undang-undangMK tak sependapat jika masa jabatan kepala desa dan periode masa jabatannya harus disamakan dengan jabatan publik lain, seperti presiden, wakil presiden, dan kepala daerah. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Hakim Federal Blokir Undang-undang Tennessee yang Batasi Drag di Depan UmumHakim memblokir sementara undang-undang yang membatasi pertunjukan drag atau pria mengenakan pakaian wanita di depan umum
Read more »
Universitas BSI Lakukan Studi Banding ke Universitas Airlangga |Republika OnlineStudi banding dilakukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
Read more »
Diusulkan Mahfud, RUU Ini Malah Bikin DPR Nangis! Apa Isinya?Rancangan Undang-undang (RUU) pembatasan uang kartal tak kunjung diproses DPR.
Read more »
Jimly Desak Pasal Evaluasi Hakim Dicabut dari Revisi UU MK |Republika OnlineJimly mendesak pasal evaluasi hakim dicabut dari revisi Undang Undang MK.
Read more »