Pengamat hukum meminta aparat temukan unsur pidana skandal Rp 349 triliun.
"Saya kira selain dengan kepolisian dan kejaksaan, kerjasama juga harus dilakukan dengan KPK, karena KPK bisa lebih canggih dalam menangani perkara dengan kewenangan menyadapnya," kata Fickar kepadaFickar menyebut skandal ini dapat lebih cepat terungkap ketika sudah ada alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk. Disinilah APH dapat memainkan perannya untuk mengolah temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan .
"Saya kira pasti bersinggungan dengan politik karena pengusaha atau mereka yang menguasai sumber daya keuangan relatif bisa menguasai beberapa sektor dalam kehidupan, termasuk penegakan hukum," ucap Fickar. "Sudahlah serahkan pada penegak hukum saja, proses DPR itu kan politis, jadi bisa malah menjadi tidak jelas karena kepentingan politik," tegas Fickar.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Said Iqbal: Tak Mungkin Sekelas Mahfud Tanpa Dasar Hukum Bicara Transaksi Janggal Rp 349 TriliunPresiden Partai Buruh Said Iqbal menilai, tidak mungkin Mahfud MD memberi pernyataan didasari aspek hukum yang kuat soal isu transaksi janggal sebesar Rp 349 triliun.
Read more »
Alih-alih Persoalkan Data Rahasia, MAKI Minta Transaksi Janggal Rp 349 Triliun DibongkarMAKI laporkan Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ke Bareskrim Polri. Pelaporan agar kasus itu diungkap, bukan diperdebatkan. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Publik Menanti Ujung Kegaduhan Transaksi Janggal Rp 349 T di KemenkeuRencana Komisi III DPR memanggil Menkopolhukam Mahfud MD soal informasi transaksi janggal Rp 349 triliun di Kemenkeu dinilai langkah yang baik.
Read more »
Indef Ungkap Keluhan Warganet soal Pejabat Pamer Harta hingga Transaksi Janggal Rp 349 TPeneliti atau Data Analyst Continuum dari Indef Maisie Sagita memberikan keluhan warganet soal tiga isu yang ramai diperbincangkan yaitu pejabat pajak pamer harta, dugaan TPPU, dan kasus penerima hadiah tapi harus bayar pajak.
Read more »
Sri Mulyani Tidak Ikut Rapat Komisi III DPR soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun BesokKomisi III mengatakan Sri Mulyani tidak akan ikut dalam rapat rapat dengan Mahfud MD dan Kepala PPATK soal transaksi janggal di Kemenkeu Rp 349 triliun besok.
Read more »
Demokrat Gelar Nobar 'Duel' Mahfud MD vs Benny K Harman soal Rp 349 TriliunDPC Partai Demokrat Manggarai Barat, NTT, akan menggelar nobar adu argumentasi Menko Polhukam Mahfud MD vs Anggota Komisi III DPR Benny K Harman. via: detikbali_
Read more »