Direktur Eksekutif Deconstitute (Democracy and Constitution Institute) Harimurti Adi Nugroho mengatakan terdapat permasalahan dalam proses persetujuan Perppu Pemilu tersebut.
DPR RI telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang dalam rapat Namun, Deconstitute mengatakan terdapat permasalahan dalam proses persetujuan Perppu Pemilu tersebut.
"Untuk Perppu Pemilu, ini berarti masa persidangan III tahun sidang 2022-2023. Namun, persetujuan perppu itu baru dilakukan pada masa persidangan IV," jelas Harimurti dalam keterangan, Senin . Saat ini terjadi, maka pengaturan pemilu kembali merujuk pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan semua aturan dalam Perppu Pemilu yang sudah diimplementasikan selama masa keberlakuan Perppu, yakni antara 12 Desember 2022 sampai dengan 16 Februari 2023, adalah tetap berlaku dan sah mengikat.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Tangkap 2 Bupati, Bawaslu Dorong Dana Kampanye Dibuka ke PublikBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendorong laporan dana kampanye peserta pemilu dibuka publik secara detail.
Read more »
DKPP Periksa 19 Anggota KPU, dari Kabupaten hingga PusatDewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa 19 penyelenggara Pemilu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Read more »
Tito Sentil Ada Kepala Daerah di Jabar-Banten Tak Berani Keluarkan IMB Gereja'Di daerah Jawa Barat itu, ada Banten, ada yang enggak berani mengeluarkan IMB,' kata Tito.
Read more »
Pertemuan Prabowo dengan Cak Imin |Republika OnlinePertemuan membahas isu-isu strategis dalam menghadapi pemilu dan pilpres 2024.
Read more »
Pengamat: Erick Thohir Sudah Berjuang Maksimal Agar FIFA tak Beri Sanksi Berat |Republika OnlineErick Thohir diprediksi masuk radar Koalisi Besar untuk diusung dalam pemilu 2024
Read more »
Pengamat: Bola Panas RUU Kesehatan di Tangan Komisi IX DPRPengamat Pemerhati Kebijakan Publik Chazali H. Situmorang mengatakan perjalanan panjang RUU Kesehatan itu memang melelahkan. RUUKesehatan
Read more »