Anggota Komisi III DPR, Andi Rio Idris Padjalangi, mengaku ketar-ketir masuk penjara dari uang hasil menjadi makelar tambang.
Akan tetapi, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Pengakuan itu disampaikan Andi yang merupakan anggota fraksi Partai Golkar dalam rapat dengar pendapat umum pada Kamis lalu."Kita mengejar yang haram-haram saja. Kalau halal tidak dipermasalahkan," kata Yunus dalam rapat itu, seperti dikutip dari rekaman Kompas TV.
Yunus mengatakan kegiatan menjadi makelar tidak bertentangan dengan undang-undang asalkan tidak melanggar hukum dan dilakukan secara terbuka. "Kalau jadi makelar, zaman Belanda udah dikenal profesi makelar itu. Ada dari dulu. Di undang-undang diatur itu. Boleh menerima manfaat income. Boleh-boleh saja. Apalagi dilakukan secara transparan ya, terbuka, silakan saja," ucap Yunus.
RDPU itu digelar Komisi III DPR sebagai tindak lanjut dari rapat dengar pendapat bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD beberapa waktu lalu.Terjadi perdebatan sengit antara anggota Komisi III DPR dengan Mahfud dalam rapat dengar pendapat itu yang membahas soal dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anggota DPR Komisi III Apresiasi Inovasi Polresta BandungPolsek Solokanjeruk Polresta Bandung membuat program Remako Wanjiqro. Program ini dibuat Untuk membantu para remaja kolot yang buta huruf Al-Qur'an.
Read more »
Anggota Komisi III Supriansa Merasa Kasihan ke Arteria Dahlan Karena DipojokanAnggota Komisi III DPR RI Supriansa mengawali pernyataannya dengan mengasihani Arteria Dahlan lantaran seakan-akan dipojokkan
Read more »
DPR Awasi Kasus TPPO di Batam, Desak Polisi Usut Tuntas Keterlibatan Aparat 'Nakal' | merdeka.comArsul menyebut, kasus sindikat perdagangan orang ini menjadi kolaborasi antara penegak hukum, polri, Komisi III DPR dan Komisi IX DPR. Arsul menyebut, DPR RI akan terus mengawasi kasus tersebut hingga tuntas.
Read more »