Kementerian Keuangan harus memahami makna Pengadilan Pajak. Sebagai sebuah pengadilan, itu disebutnya harus tunduk pada prinsip-prinsip sebuah pengadilan.
Liputan6.com, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Susi Dwi Harijanti, mencatat beberapa hal terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengalihkan sistem Pengadilan Pajak. Itu akan berpindah dari semula di bawah Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung .
Susi juga menyoroti aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan saat proses perpindahan. Khususnya berkaitan dengan penanganan perkara dan hal-hal administrasi non-perkara, semisal status dan lain-lain.2 dari 3 halamanPengadilan Pajak Pindah ke Mahkamah Agung, Kemenkeu Hormati Putusan MKSebelumnya, Kementerian Keuangan mengeluarkan sikap terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang memindahkan sistem pengadilan pajak, dari semula di bawah Kemenkeu ke Mahkamah Agung .
"Kami hormati keputusan MK sebagai lembaga peradilan yang independen. Kami akan terus mendukung penguatan pengadilan pajak yang sejalan dengan reformasi perpajakan yang telah dan sedang kami jalankan," kata Prastowo dalam pesan tertulisnya kepada Liputan6.com, Sabtu . Salah satu pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai Pengadilan Pajak tetap mempertahankan pembinaan badan peradilan pada lembaga yang tidak terintegrasi. Maka hal tersebut dapat memengaruhi kemandirian badan peradilan, atau setidak-tidaknya berpotensi lembaga lain turut mengontrol pelaksanaan tugas dan kewenangan badan peradilan, dalam hal ini Pengadilan Pajak. Sehingga tidak dapat secara optimal melaksanakan tugas dan kewenangannya secara independen.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sejarah Pengadilan Pajak yang Bakal Digeser dari Kemenkeu ke MAJika menelisik ke belakang, Pengadilan Pajak didirikan oleh negara sebagai sarana bagi wajib pajak jika ingin mencari keadilan di bidang perpajakan. Begini sejarahnya.
Read more »
Pengadilan Pajak Digeser dari Kemenkeu ke MA, Begini Respons Sri MulyaniSri Mulyani mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu keputusan MK tersebut. Mengingat keputusan itu juga baru diketok Kamis (25/5) kemarin.
Read more »
Pengadilan Pajak Punya 'Rumah Baru', Begini Respons Sri MulyaniMahkamah Konstitusi (MK) menggeser kewenangan pembinaan dan organisasi Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA).
Read more »
Bapenda Gandeng Dirjen Pajak Cari Formula Tingkatan Pendapatan Pajak Penghasilan |Republika OnlineDBH pajak penghasilan untuk Provinsi Jawa Barat diharapkan bisa meningkat.
Read more »
Mudahkan Masyarakat Bayar Pajak, Ini Layanan Terbaru TokopediaRADARSOLO.COM - Warga negara Indonesia memiliki kewajiban membayar berbagai jenis pajak, seperti dari Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang harus dibayar setiap tahun.
Read more »
WFH Saat KTT ASEAN, Pakar: Harus Ada Kompensasi, jika Tidak, Pengusaha 'Teriak''Harus ada solusi lain, harus ada kompensasi untuk pelaku usahanya. Kalau tidak, pelaku usaha pada teriak, walaupun sehari tetap rugi,' kata Trubus.
Read more »