Beberapa aspirasi masyarakat yang kerap muncul pada kegiatan reses yaitu bantuan pengadaan terop dan sound system. Sayangnya, berdasarkan penjelasan pemda, kedua kegiatan itu tidak lagi dapat diakomodir dalam penyusunan pokok pikiran (pokir) DPRD Loteng. Dengan pertimbangan kedua kegiatan ini tidak mempunyai output yang jelas.
“Serta berdasarkan rekomendasi dari BPK RI agar kedua kegiatan tersebut tidak dianggarkan lagi,” ucap Ketua DPRD Loteng M Tauhid, Minggu .
Namun, tegas M Tauhid, terop dan sound system tersebut secara faktual sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Terutama dalam mendukung kegiatan sosial keagamaan, bahkan sudah menjadi menu utama yang diusulkan dalam setiap kegiatan reses DPRD Loteng. “Sebab itulah secara kelembagaan kami mendorong pemda untuk mengkaji lebih mendalam, sehingga didapatkan penjelasan yang lebih jelas dan komprehensif untuk disampaikan kepada masyarakat,” tukasnya.
Terpisah, Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri mengatakan, keputusan ada tidaknya terop dan sound system menjadi ranah keputusan dalam Musrenbang RKPD Loteng 2024. “Tidak bisa bupati, wakil bupati yang menetapkan. Semua usulan dan pokok-pokok pikiran itu diputuskan dalam Musrenbang,” tegasnya.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tidak di JIS, Ketua DPRD DKI Dukung Salat Idul Fitri di Masjid BalaikotaKetua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsud, akan ikut salat Idul Fitri di Masjid Fatahillah yang berdiri di Balaikota. Pelaksaan pada tahun ini tidak dilaksanakan di JIS.
Read more »
Soal Shalat Idul Fitri di Balai Kota, Ketua DPRD DKI: Pegawai Ingin yang SimpelKetua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi sebut ASN hingga pegawai ingin shalat Idul Fitri 1444 H di Balai Kota karena inginkan yang simpel
Read more »
Bareskrim Mabes Polri Geledah Tiga Ruang Kepala Dinas di Badung, Ketua DPRD Bilang BeginiDirektorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penyegelan dengan police line dan penggeledahan di tiga ruang kepala dinas (kadis) terkait dugaan pemalsuan surat dalam penertiban izin tower di Badung.
Read more »
Tahun Depan Harus Lanjut Pembebasan JLU Kota PasuruanDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan mendesak agar pembebasan lahan JLU bisa dilanjutkan secepatnya.
Read more »
DPRD Madiun Soroti Masih Banyaknya Kasus AKB-AKIAngka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Madiun disorot legislatif setempat. Mereka minta pemkab memaksimalkan kualitas pelayanan kesehatan guna menekan angka kedua kasus tersebut.
Read more »