Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dan Badan Pusat Statistik (BPS) sudah mengatongi 13,4 juta data lengkap koperasi dan pelaku UMKM Indonesia.
Selasa, 26 Mar 2024 12:49 WIBKementerian Koperasi dan UKM dan Badan Pusat Statistik sudah mengantongi 13,4 juta data lengkap koperasi dan pelaku UMKM Indonesia. Jumlah ini merupakan keseluruhan dari 9,1 juta data yang ditemukan pada 2022 dan 4,3 juta data pada 2023.
"Selama dua tahun ini yang belum di data ada 59 kabupaten/kota dan ini sulit kita jangkau," ungkap Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKop UKM Siti Azizah, di Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa .Bea Cukai Tanjungpinang Kawal UMKM Ekspor 13 Ton Cangkang Keong ke Vietnam
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Teten Minta Sertifikasi Halal buat UMKM Ditunda!Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengusulkan penundaan sertifikat halal tersebut.
Read more »
Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang KoperasiOperasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.
Read more »
Dinkop UKM Sleman selenggarakan Pasar Lebaran promosikan produk UMKMDinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, didukung Kementerian Koperasi UKM menyelenggarakan Pasar ...
Read more »
RI dan Vietnam jajaki peluang kerja sama agrikultur dan akuakulturKementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menjajaki kerja sama sektor agrikultur dan akuakultur dengan Vietnam, yang melibatkan koperasi dan UKM untuk ...
Read more »
Menteri Teten: Jangan Tutup Industri Knalpot Aftermarket, Bikin Standar KhususMenteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendesak pembuatan SNI untuk knalpot aftermarket.
Read more »
Menkop Minta Kewajiban Sertifikat Halal buat UMKM Ditunda! Ini AlasannyaKementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengusulkan penundaan wajib sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Read more »