Selain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak.
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di 2024 memberikan kebijakan pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok pajak, sanksi pajak serta fasilitas angsuran pembayaran pajak terutang.Kebijakannya tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan serta Kemudahan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024.
Kemudian, juga terdapat keringanan sebesar 5 persen untuk pembayaran PBB-P2 tahun 2013-2024, periode 1 September hingga 30 November 2024. 'Pemberian pembebasan sanksi administratif diberikan dengan persentase sebesar 100 persen,' kata dia. Adapun pada 2024 ini, Pemprov DKI Jakarta juga membebaskan PBB-P2 100 persen untuk kategori rumah tinggal milik orang pribadi atau hunian dengan Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp2 miliar.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Forum CSR DKI Jakarta Kembali Gelar Padmamitra Award DKI Jakarta 2024Berita Forum CSR DKI Jakarta Kembali Gelar Padmamitra Award DKI Jakarta 2024 terbaru hari ini 2024-05-30 20:19:44 dari sumber yang terpercaya
Read more »
PDIP DKI Mengusulkan Prasetyo Edi Maju di Pilkada Jakarta 2024JPNN.com : PDIP DKI Jakarta mengusulkan nama Prasetyo Edi Marsudi maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2024.
Read more »
Jakarta Vegetarian Week 2024 Digelar 22-26 Mei 2024 di Jakarta UtaraJakarta Vegetarian Week 2024 digelar mulai Rabu (22/5/2024) sampai Minggu (26/5/2024) di Main Atrium Emporium Pluit Mall, Jakarta Utara.
Read more »
Jelang Iduladha 2024, Pemprov DKI Periksa Ribuan Hewan Kurban Masuk JakartaPetugas juga melaksanakan pemeriksaan dokumen lalu lintas, serta pengawasan terkait kelayakan TPnHK.
Read more »
Golkar DKI Berkunjung ke PKS DKI untuk Jajaki Koalisi Pilkada Jakarta 2024Keduanya membicarakan pilkada. Karen 2 partai besar di Jakarta itu juga membutuhkan koalisi untuk mencalonkan gubernur dan wakil gubernur.
Read more »
25 Ribu Orang Tak Layak Terima Bansos di DKI, NJOP di Atas Rp1 MiliarPemprov DKI Jakarta menyatakan sebanyak 25.185 orang tidak layak menerima bansos tahun 2024.
Read more »