Pemberian sanksi tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04.00/III/2023
PEMPROV DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi tak akan segan memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi para pekerjanya.
"Tentunya ada sanksi sesuai surat edaran jika terdapat pelanggaran perusahaan yang tidak membayarkan THR Keagamaan bagi pekerjanya," tegas Kepala Disnakertrans dan Energi DKI Jakarta, Hari Nugroho, saat dihubungi, Minggu .Pemberian sanksi itu, dijelaskannya melalui hasil verifikasi tim pengawasan Posko Pengaduan THR 2023 yang berada di lima Wilayah Kota Administrasi se-DKI Jakarta, serta satu posko di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Jakarta Utara, Noviar Dinaryanti, memastikan Posko Pengaduan THR Tahun 2023 telah dibuka sejak Senin sampai dengan Selasa .
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pemprov DKI Bakal Gelar Kompetisi Sepeda BMX di RTH Kalijodo, Pj Gubernur: Nanti Hadiahnya dari SayaPemprov DKI Jakarta berencana menggelar kompetisi sepeda BMX di RTH-RPTRA Kalijodo.
Read more »
Pemprov DKI Bolehkan Pengurus RT Minta THR ke WargaTetapi permintaan dana sumbangan ini hanya bersifat seikhlasnya.
Read more »
Sahroni dukung langkah tegas Pemprov DKI soal kepemilikan ruang parkirWakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan mempertegas kewajiban pemilik kendaraan memiliki ruang ...
Read more »
Lewat Medsos Djarot Singgung Fasilitas RPTRA Kalijodo Tak Terawat, Pemprov DKI Gerak Cepat PerbaikiUsai meninjau RPTRA Kalijodo pada Sabtu (8/4/2023), Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono langsung menginstruksikan melakukan perbaikan
Read more »
Sahroni Dukung Perda 'Larangan Punya Mobil Bila tak Punya Garasi'Sahroni minta Pemprov DKI lebih tegas terapkan Perda Nomor 5/2014 transportasi
Read more »