Komnas HAM susun Standar norma dan pengaturan tentang pemilihan umum (Pemilu) dan Hak-Hak Kelompok Rentan.
KOMISI NASIONAL Hak Asasi Manusia menyusun proses penyusunan Standar Norma dan Pengaturan tentang pemilihan umum dan Hak-Hak Kelompok Rentan. Standar itu merupakan kebutuhan dan menjadi instrumen pokok dalam pemantauan hak-hak kelompok rentan di Pemilu 2024.
"Penyusunan SNP ini sangat mendesak dan strategis mengingat agenda Pemilu dan Pilkada serentak 2024 yang tahapannya sudah dimulai, sehingga SNP ini akan menjadi instrumen pokok dalam pemantauan hak-hak kelompok rentan dalam pemilu/pilkada serentak 2024," ujar Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Thantowi dalam keterangannya, Kamis .
Pramono yang juga menjadi Ketua Tim Pemantauan Pemilu/Pilkada itu memastikan penyusunan SNP menjadi program prioritas lembaga sampai dengan 2024. Substansi SNP ini pun digarap dengan menggandeng pihak eksternal.Pihak eksternal yang dilibatkan ialah Fritz Edward Siregar , Titi Anggraini dan Kurnia Ramadhana sebagai anggota ahli penyusun SNP.
Analis Kebijakan Ahli Madya Komnas HAM Mimin Dwi Hartono selaku koordinator pelaksana penyusunan SNP juga menjelaskan detil SNP Pemilu dan Hak-hak Kelompok Rentan. "Dalam setiap penyusunan SNP akan melalui beberapa tahapan yang kesemuanya akan terbuka dan menjunjung tinggi partisipasi publik, hingga draf final akan dibahas dan disahkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM," jelasnya.
Secara total, Komnas HAM telah menyusun 11 SNP yang telah didiseminasikan pada ratusan pihak yang terdiri atas perwakilan kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil serta perguruan tinggi.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kapolda DIY Sebut Oknum Anggota Diduga Penganiaya Tersangka Klitih Telah Diperiksa |Republika OnlineKomnas HAM menyimpulkan ada pelanggaran HAM oknum polisi terhadap pelaku klitih.
Read more »
Buntut Kasus Wamena, Komnas HAM Dorong Dialog Antarwarga di PapuaJika konflik-konflik yang latar belakang sosial seperti dalam kasus Wamena ini tidak direspon secara cepat dan bijaksana, maka problem hak asasi manusia di Papua juga akan semakin rumit
Read more »
PPLN Tokyo imbau WNI segera pastikan hak pilih Pemilu 2024Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Tokyo mengimbau warga negara Indonesia (WNI) untuk segera memastikan hak pilih pada Pemilu 2024 dengan ...
Read more »
Soal Kerusuhan Wamena, Komnas HAM Lakukan InvestigasiKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) belum bicara banyak terkait dugaan pelanggaran HAM yang terjadi saat kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya,
Read more »
Komnas HAM Belum Tuntas Investigasi Peristiwa Kerusuhan WamenaKerusuhan di Wamena harus dituntaskan dengan mekanisme penegakan hukum. Jika mekanisme kompensasi yang ditempuh, seolah ada upaya untuk menutupi kasus tersebut. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Komnas HAM: Konflik di Papua Berlatar Banyak IsuKomnas Hak Asasi Manusia (HAM) mencatat konflik-konflik kekerasan yang terjadi di Papua memiliki latar belakang yang beragam.
Read more »