Pemerintah menyatakan akan mengakomodasi usulan tambahan lima provinsi prioritas penanggulangan stunting dari sebelumnya 12 provinsi menjadi 17 ...
Jakarta - Pemerintah menyatakan akan mengakomodasi usulan tambahan lima provinsi prioritas penanggulanganHal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Apresiasi dan Komitmen Nyata Percepatan Penurunan Stunting di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat.
Sebelumnya dalam laporannya di Rakornas tersebut, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo menyampaikan usulan tambahan lima provinsi prioritas penanggulangan stunting, yakni Papua, Papua Barat, Sumatra Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan, sehingga menjadi 17 provinsi.
Menkeu mengatakan pihaknya bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan di bawah koordinasi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan pengawasan Wakil Presiden akan melihat kemajuan di 17 provinsi yang ditetapkan sebagai prioritas penanggulangan stunting. Menurut Menkeu, pemerintah juga akan melihat kebutuhan anggaran, karena sanitasi dan air bersih juga akan dijadikan prioritas.di dalam dana alokasi umumnya, nanti kita bersama Pak Menkes, Mendagri dan Menko PMK untuk mengarahkan ke situ,” ujar Menkeu.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pedagang kembali semangat lihat pemerintah cegah 'predatory pricing'Pedagang di ITC Mangga Dua, Jakarta Utara, kembali bersemangat menjalankan usahanya setelah melihat pemerintah berupaya mencegah "predatory ...
Read more »
Sedih TikTok Shop Ditutup Pemerintah, Lady Nayoan: Lagi Semangat-Semangatnya JualanMenurut Lady Nayoan sebagai ibu rumah tangga, layanan seperti TikTok Shop sebenarnya sangat dibutuhkan.
Read more »
Pilkada 2024 Dipercepat, Pemerintah akan Atur Melalui Revisi UU PemiluMENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut percepatan pelaksanaan Pilkada 2024 akan diatur melalui Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Read more »
Tokoh lingkungan Bali minta pemerintah komit atasi ancaman krisisTokoh-tokoh lingkungan di Provinsi Bali yang tergabung gerakan Bali Green Initiative (BGI) meminta pemerintah daerah agar komit mengatasi berbagai ancaman ...
Read more »
DPRD Jatim Minta Pemerintah Perhatikan Nasib IHT dan Petani TembakauAnggota DPRD Jatim minta pemerintah terbuka terkait upaya Kementerian Kesehatan menyusun peraturan turunan dari UU Kesehatan
Read more »
Pemerintah tinjau potensi perpanjangan bansos beras hingga DesemberMenteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pemerintah sedang meninjau kembali bantuan sosial (bansos) beras untuk diperpanjang menjadi ...
Read more »