Pemerintah Sebut Penambangan Pasir Laut demi Kebutuhan Reklamasi dalam Negeri, Pengamat: Faktanya Eksploitasi Masif TempoBisnis
TEMPO.CO, Jakarta - Seperti diketahui, izin ekspor pasir laut telah diterbitkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.'Faktanya, dampak lingkungan pasti terjadi setiap adanya ekploitasi yang masif. Persoalannya adalah sejauh mana meminilisir dampak negatifnya,' ujar Yusri dalam keterangannya kepada Tempo, Sabtu, 3 Juni 2023.
Saat itu Jokowi menyatakan di jajaran kementerian selama ini tidak berani mengambil keputusan akibat terjadi tarik-menarik yang kuat.'Sehingga banyak pihak menduga, PP ini kental konsep dari pengusaha daripada konsep akademik,' ucapnya. Padahal, ia mengungkapkan, izin pemanfaatan pasir laut di seluruh Indonesia yang sudah diterbitkan izinnya oleh gubernur dan Kementerian ESDM ada sekitar 141 Izin Usaha Pertambangan .
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Terkini: Penambangan Pasir Laut Ilegal di Tanah Air, KAI Catat Terjadi Lonjakan Penumpang Selama Libur PanjangKoordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan mengungkapkan penambangan pasir laut ilegal di Tanah Air.
Read more »
Jokowi Sebut PP Dibuat agar Ekspor Pasir Laut Ilegal Jadi Legal, Pengamat: Tidak JugaJokowi Sebut PP Dibuat agar Ekspor Pasir Laut Ilegal Jadi Legal, Pengamat: Tidak Juga TempoBisnis
Read more »
Gubernur Khofifah Sebut Pasir Bersalju Bromo Bisa Jadi Pilihan WisataGubernur Khofifah Indar Parawansa meminta masyarakat tak menyia-nyiakan fenomena pasir bersalju di Gunung Bromo.
Read more »
Pemerintah Klaim Pasir Laut yang Diekspor Hanya Sedimentasi, Pengamat: Bertentangan dengan Hasil Riset IlmiahKoordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan buka suara soal klaim pemerintah bahwa pasir laut yang diekspor hanya berupa hasil sedimentasi. Ia berujar hal itu tidak sesuai dengan hasil riset ilmiah.
Read more »
Menkumham: Pemerintah Masih Tunggu Undangan DPR Terkait RUU Perampasan AsetMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah masih terus menunggu Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana diproses DPR RI. Nasional RUUPerampasanAset
Read more »
PKS Kritik Kebijakan Izin Ekspor Pasir LautKebijakan pemerintah membuka kembali izin ekspor pasir laut dinilai membahayakan kedaulatan negara dan lingkungan.
Read more »