Kementerian PPN/Bappenas mendorong seluruh pelaku di tingkat pusat dan daerah untuk berperan aktif dalam menunjukkan komitmen Indonesia terhadap produksi komoditas berkelanjutan
Liputan6.com, Jakarta dengan mendukung Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan. Pesan ini disampaikan untuk meningkatkan kesadaran akan inisiatif Sustainable Jurisdictions Indicators , dan bagaimana mereka dapat membantu memposisikan Indonesia di panggung global.
Direktur Pangan dan Industri, ad interim. Pertanian Kementerian PPN/Bappenas, Anang Noegroho menjelaskan, Indonesia telah membuat langkah besar menuju keberlanjutan dalam produksi komoditas pertaniannya, khususnya di sektor kelapa sawit yang mewajibkan sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia .
Indikator tersebut dikembangkan melalui proses multipihak yang didukung oleh Uni Eropa dan European Forest Institute melalui proyek KAMI, dan dikelompokkan dalam empat pilar: lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Untuk setiap indikator, data dikumpulkan dari kementerian dan kabupaten untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kemajuan nasional menuju keberlanjutan.
2 dari 3 halamanUpaya KonkretDirektur Utama Surveyor Indonesia M. Haris Witjaksono mengatakan platform data SJI akan memberikan jaminan bahwa daerah telah atau sedang menuju pemenuhan standar keberlanjutan melalui penyediaan data yang konkret. Pada saat peluncuran, “Deklarasi dukungan multipihak untuk implementasi Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan” ditandatangani oleh delapan pemerintah kabupaten , dua perusahaan , dua asosiasi petani kecil dan delapan CSO dan mitra pembangunan .