Pembatasan Kendaraan Pribadi Belum Tentu Atasi Macet Jakarta

Macet News

Pembatasan Kendaraan Pribadi Belum Tentu Atasi Macet Jakarta
UU DKJAugust Hamonangan
  • 📰 rmol_id
  • ⏱ Reading Time:
  • 53 sec. here
  • 4 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 31%
  • Publisher: 63%

Kebijakan pembatasan kendaraan pribadi yang tertuang di Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bagian kewenangan khusus perhubungan belum cukup mengatasi kemacetan.

Kebijakan pembatasan kendaraan pribadi yang tertuang di Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta bagian kewenangan khusus perhubungan belum cukup mengatasi kemacetan.Kemacetan di Simpang Santa Tak Terurai, Andi Sinulingga Sindir Pj Gubernur DKI

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengatakan, permasalahan kemacetan bisa diurai dengan langkah-langkah progresif. Seperti keharusan memiliki garasi yang memadai dan kendaraan lulus uji emisi yang dapat dibuktikan. “Dibutuhkan langkah lain seperti sertifikasi garasi mobil untuk setiap pembelian mobil baru, serta uji emisi. Semua ini harus dilakukan untuk mengendalikan jumlah kendaraan bermotor yang mencapai lebih dari 25 juta unit," kata August dikutip Kamis .

Selain itu, menurut August, perlu kebijakan penunjang lainnya. Di antaranya, perbaikan layanan dan kenyamanan angkutan umum massal. Harapannya masyarakat bisa berpindah dari kendaraan pribadi. "Diperlukan juga penyediaan transportasi umum yang lebih baik. Sehingga masyarakat dengan sukarela berpindah moda transportasi dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum,” pungkas August.Tercatat, sepanjang tahun kemarin ada 225 jam waktu yang dihabiskan untuk mengemudi, namun 117 jam diantaranya karena kemacetan yang terjadi di jam-jam sibuk.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

rmol_id /  🏆 21. in İD

UU DKJ August Hamonangan

Philippines Latest News, Philippines Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DPR Sahkan UU DKJ, Jakarta Tak Lagi DKI!DPR Sahkan UU DKJ, Jakarta Tak Lagi DKI!Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) resmi disahkan jadi Undang-Undang.
Read more »

Jokowi Sentil DPR Soal RUU Perampasan Aset & Pembatasan Uang KartalJokowi Sentil DPR Soal RUU Perampasan Aset & Pembatasan Uang KartalPresiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset dan Pembatasan Uang Kartal.
Read more »

Usai Tak Jadi Ibu Kota, Jakarta Akan Terapkan Kebijakan Pembatasan Kendaraan PribadiUsai Tak Jadi Ibu Kota, Jakarta Akan Terapkan Kebijakan Pembatasan Kendaraan PribadiBerita Usai Tak Jadi Ibu Kota, Jakarta Akan Terapkan Kebijakan Pembatasan Kendaraan Pribadi terbaru hari ini 2024-04-24 11:16:51 dari sumber yang terpercaya
Read more »

Jakarta Didorong Terapkan Kebijakan Pembatasan Kendaraan Sesuai Perintah UU DKJJakarta Didorong Terapkan Kebijakan Pembatasan Kendaraan Sesuai Perintah UU DKJDPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi. Hal ini sesuai perintah yang tertuang dalam Undang-Undang Daerah
Read more »

RUU DKJ Disahkan Jadi Undang-undang, Jakarta Resmi Bukan Lagi Ibu Kota NegaraRUU DKJ Disahkan Jadi Undang-undang, Jakarta Resmi Bukan Lagi Ibu Kota NegaraJakarta, tvOnenews.com - DPR RI mengesahkan RUU Daerah khusus jakarta menjadi sebuah Undang-Undang. Keputusan diambil dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin ketua DPR Puan Maharani.
Read more »

Paripurna DPR setujui RUU Daerah Khusus Jakarta jadi undang-undangParipurna DPR setujui RUU Daerah Khusus Jakarta jadi undang-undangRapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi ...
Read more »



Render Time: 2025-02-27 00:17:50