Adapun DPR melalui Komisi III nantinya bakal menyeleksi para capim KPK untuk tahap akhir sebelum dilantik oleh presiden
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron saat menjalani sidang putusan dugaan pelanggaran etik di Ruang Sidang Etik KPKuntuk tahap akhir sebelum dilantik oleh presiden. Nurul Ghufron pun diketahui maju kembali menjadi salah satu peserta seleksi capim KPK untuk periode 2024-2029.Dia mengatakan bahwa putusan pelanggaran kode etik itu merupakan pertimbangan dari Dewan Pengawas KPK. Namun dia memastikan Komisi III DPR menghargai keputusan tersebut.
Komunikasi tersebut dilakukan untuk membantu mutasi aparatur sipil negara Kementerian Pertanian bernama Andi Dwi Mandasari dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian ke BPTP Kementerian Pertanian di Malang, Jawa Timur. PBHI menilai banyak Capim yang tidak patuh pelaporan LHKPN, kemudian, ditemukan jumlah harta kekayaan yang tidak wajar karena fantastis nilainya
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi III DPR: RUU Perampasan Aset dibawa ke periode DPR selanjutnyaWakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bakal dibawa ke periode Anggota DPR RI masa ...
Read more »
Perihal Putusan MA, Mintarsih Akan Surati Ketua DPR Puan Maharani dan Komisi III DPRJPNN.com : Psikiater Dr. Mintarsih Abdul Latief Sp.KJ hingga saat ini masih terus memperjuangkan hak sahamnya di Blue Bird guna mendapatkan keadilan dengan...
Read more »
Komisi III: Pelanggaran Nurul Ghufron jadi catatan seleksi capim KPKWakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan putusan pelanggaran kode etik terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron bakal menjadi catatan bagi ...
Read more »
Komisi III DPR Dukung KPK Panggil Bobby Nasution Usut soal Jet PribadiMenurut Benny, apabila benar ada penyalahgunaan kekuasaan maka KPK berhak memanggil Bobby Nasution.
Read more »
Menkumham dan Jaksa Agung Bahas Anggaran 2025 di Komisi III DPRKomisi III DPR menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) serta Jaksa Agung Republik Indonesia membahas Rencana
Read more »
Langgar UU, Komisi III DPR Tolak 12 Calon Hakim untuk MA Usulan KYKY dinilai melanggar UU Mahkamah Agung karena mengusulkan dua dari 12 calon hakim agung yang tidak memenuhi syarat.
Read more »