Pejabat Kemenhub Terjerat Korupsi Proyek Rel Kereta Api, Menhub Minta Maaf

Philippines News News

Pejabat Kemenhub Terjerat Korupsi Proyek Rel Kereta Api, Menhub Minta Maaf
Philippines Latest News,Philippines Headlines
  • 📰 liputan6dotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 71 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 32%
  • Publisher: 83%

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan permohonan maaf terkait pejabat Kemenhub yang kedapatan terlibat korupsi pembangunan rel kereta api. Dia mengaku siap kooperatif terhadap proses hukum.

“Kami sampaikan permohonan maaf atas kejadian ini dan akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwenang. Kami siap bekerja sama serta mendukung KPK dan pihak terkait lainnya untuk menuntaskan kasus ini,” ujar Menhub Budi, di Jakarta, Kamis .

“Kami berkomitmen untuk turut memberantas korupsi khususnya di lingkungan Kemenhub, dengan terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan tata kelola yang baik, serta melakukan peningkatan pengawasan oleh fungsi terkait,” ucap Menhub. Ke depan, Menhub akan melakukan audit untuk memastikan proyek-proyek yang diindikasikan tersebut tetap memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaikoperasian.

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo turut menanggapi. Namun dia memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh mengenai hal tersebut.Diketahui, ada 2 pejabat anak usaha KAI yang ditetapkan jadi tersangka oleh KPK. Yakni, Yoseph Ibrahim selaku Direktur PT KA Manajemen Properti dan Parjono selaku VP PT KA Manajemen Properti.

Kepada pemberi dan penerima, KPK menyangka dengan pasal berbeda. Terhadap tersangka penerima, mereka dikenakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Penerimaan uang yang diduga sebagai suap oleh para pihak dalam kegiatan proyek pengadaan dan pemeliharaan jalan kereta api dimaksud sejauh ini diduga mencapai lebih dari Rp14,5 miliar," ujar Johanis dalam keterangannya, Kamis dini hari.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

liputan6dotcom /  🏆 4. in İD

Philippines Latest News, Philippines Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kemenhub Ngaku Belum Tahu soal OTT Pejabat Ditjen PerkeretaapianKemenhub Ngaku Belum Tahu soal OTT Pejabat Ditjen PerkeretaapianMenurut Adita, Kemenhub sampai saat ini belum tahu soal info operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap pejabat Ditjen Perkeretaapian.
Read more »

KPK OTT Pejabat Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub Belum Dapat InformasiKPK OTT Pejabat Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub Belum Dapat InformasiKementerian Perhubungan mengaku belum tahu kabar soal OTT KPK terhadap sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Read more »

Kemenhub Siap Kerja Sama dengan KPK Usai Pejabat Ditjen KA Kena OTTKemenhub Siap Kerja Sama dengan KPK Usai Pejabat Ditjen KA Kena OTTKemenhub buka suara terkait Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.
Read more »

KPK OTT Pejabat Ditjen Perekeretapian, Kemenhub Tunggu Info Resmi |Republika OnlineKPK OTT Pejabat Ditjen Perekeretapian, Kemenhub Tunggu Info Resmi |Republika OnlineKemenhub sangat mendukung upaya untuk memberantas korupsi yang dilakukan KPK.
Read more »

Pejabat DJKA Kena OTT KPK, Begini Kata KemenhubKementerian Perhubungan atau Kemenhub ikut buka suara lantaran pejabat Direktorat Jenderal Perkeretapian (DJKA) terkena operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Read more »

Ada Pejabat Ditjen Kereta Api Diduga Kena OTT, Kemenhub Masih Tunggu Pernyataan Resmi KPKAda Pejabat Ditjen Kereta Api Diduga Kena OTT, Kemenhub Masih Tunggu Pernyataan Resmi KPKKementerian Perhubungan (Kemenhub) masih menunggu pernyataan resmi soal OTT KPK terhadap pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Jawa Tengah untuk menentukan langkah selanjutnya.
Read more »



Render Time: 2025-04-05 23:57:34