Pegawai DJP Punya Saham di Konsultan Pajak Disebut Melanggar Aturan, Apa Dasar Hukumnya? TempoBisnis
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang memiliki saham di perusahaan konsultan pajak melanggar aturan. Pasalnya, hal tersebut bisa memicu konflik kepentingan karena pegawai bisa berkongkalikong dengan kantor konsultan pajak.
Karena suap antara wajib pajak ke petugas pajak terlalu mencolok, sehingga opsi lain dengan menjadi pemegang saham.Selanjutnya: “Keuntungan dari hasil kongkalikong...'“Keuntungan dari hasil kongkalikong laporan pajak tadi dibagikan sebagai dividen ke oknum petugas pajak. Cara ini relatif aman karena uang masuk tercatat keuntungan bisnis murni. Padahal ini hanya skema saja yang ujungnya suap,” ucap Bhima.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Sebut 134 Pegawai Pajak Punya Saham, Bagaimana Sebenarnya Aturan Kepemilikan Saham oleh PNS?Ramai pemberitaan soal 134 pegawai Pajak memiliki saham di 280 perusahaan mencuatkaan pertanyaan bagaimana sebenarnya aturan PNS memiliki saham.
Read more »
Para Pegawai Pajak Punya Saham Tersebar di 280 Perusahan, Kemenkeu Belum Tahu?Adapun 134 pegawai pajak itu ditemukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penelusuran dan analisa terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Read more »
Kemenkeu Buka Suara Soal 134 Pegawai Pajak Punya Saham di 280 PerusahaanAda 134 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memiliki saham di 280 perusahaan tertutup. Apa kata Kementerian Keuangan?
Read more »
KPK Setor Nama 134 Pegawai Pajak yang Punya Saham ke Kemenkeu Hari Ini'Kita sampaikan hari ini dengan surat, surat saya ke Pak Irjen (Kemenkeu) 134 nama pegawai pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan tertutup,' ujar Pahala
Read more »
KPK Bilang Ada 134 Pegawai Pajak Punya Saham di 280 PerusahaanKPK mengirimkan surat dinas yang berisi hasil analisa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pegawai pajak ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Read more »
134 Pegawai Pajak Punya Saham di 280 Perusahaan, KPK Ingatkan BahayanyaKPK mengirimkan surat dinas yang berisi hasil analisa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pegawai pajak ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Read more »