RUU Perampasan Aset Tindak Pidana bisa menyelamatkan cuan negara dari kejahatan, tetapi juga bisa disalahgunakan oleh penguasa yang koruptif. detikX
RUU Perampasan Aset Tindak Pidana bisa melahap siapa pun yang tak bisa membuktikan asal-usul kekayaannya. Aturan ini bisa menyelamatkanIlustrasi : Edi Wahyonoatau pamer kekayaan dari keluarga pejabat menjadi sorotan pelbagai pihak. Dipicu kasus dugaan korupsi yang menyeret eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo, masyarakat mulai memelototi ketidakwajaran gaya hidup keluarga pegawai pelat merah.
Meski sudah ada Undang-Undang tentang TPPU, penindakan kasus kejahatan dengan motif ekonomi bukanlah hal mudah. Mahfud mengatakan penegak hukum bukan tidak mau melakukan penindakan, tetapi aturan yang ada tidak memudahkan penindakan tersebut. Oleh sebab itu, Mahfud mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana segera diselesaikan. Dengan aturan ini, negara memiliki instrumen hukum untuk menindak transaksi-transaksi janggal yang diindikasikan sebagai pencucian uang.
Menurut Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M Natsir Kongah, UU Perampasan Aset diperlukan untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara dari tindak kejahatan. Pasalnya, ada banyak aset hasil tindak pidana yang tidak bisa dirampas karena tindak pidana awalnya sulit dibuktikan. atas hasil tindak pidana di Indonesia belum optimal. Khususnya perampasan terhadap hasil tindak pidana yang tidak dapat atau sulit dibuktikan tindak pidananya.
Sebelumnya, ketika Menko Polhukam Mahfud Md mengusulkan untuk segera mendorong pembahasan dan pengesahan UU Perampasan Aset Tindak Pidana di DPR RI, Pacul mengatakan harus berbicara dengan para ketua umum partai terlebih dahulu. Pacul beralasan, itu karena UU tersebut bisa menjadi alat politik penguasa.
Menurut pakar hukum TPPU Yenti Garnasih, aturan perampasan aset sangat diperlukan di Indonesia untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara dari tindak pidana dengan motif ekonomi. Namun hal tersebut juga perlu dibarengi dengan integritas para penegak hukum. , itu masih berkaitan dengan bagaimana integritas mereka, profesionalitas mereka,” kata Yenti.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
RUU Perampasan Aset, Benny K Harman ke Mahfud: Jangan Cuci Tangan dan Lempar Tanggung JawabBenny K Harman mengatakan tak seharusnya Mahfud MD melempar tanggung jawab soal RUU Perampasan Aset ke DPR.
Read more »
Jokowi Minta DPR Segera Rampungkan RUU Perampasan AsetPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah akan terus mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera diselesaikan di DPR.
Read more »
Jokowi: RUU Perampasan Aset Terus Kita Dorong agar Segera Diselesaikan DPRPembahasan RUU Perampasan Aset saat ini belum dapat berjalan maksimal karena belum ada surpres yang dikirim ke DPR.
Read more »
Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera DibahasPembahasan RUU Perampasan Aset diharapkan Presiden Joko Widodo bisa segera dibahas di DPR.
Read more »
Mahfud MD Dapat Restu Jokowi, Dorong DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset |Republika OnlineJokowi menilai pengesahan RUU Perampasan Aset akan mudahkan penyelesaian TPPU.
Read more »
Jokowi Dorong DPR Segera Selesaikan RUU Perampasan AsetJokowi mendorong DPR RI segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk memudahkan proses penanganan tindak pidana korupsi.
Read more »