KPU Provinsi Gorontalo Akan Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang Mengabulkan 2 Gugatan PHPU
Kompas.tv GORONTALO , KOMPAS.TV - Pasca dibacakannya putusan mahkamah konstitusi terkait sengketa PHPU 2024 Kamis 06 Juni 2024, KPU Provinsi Gorontalo diperintahkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Atau PSU .
Berdasarkan putusan tersebut, KPU Provinsi Gorontalo kemudian akan melaksanakan PSU di seluruh wilayah TPS yang berada di dapil 6 Kabupaten Boalemo dan Pohuwato untuk pemilihan DPRD Provinsi Gorontalo, dalam kurun waktu 45 hari sejak dibacakannya putusan oleh Mahkamah Konstitusi. KPU Provinsi Gorontalo pun menegaskan akan melaksanakan seluruh keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai mestinya, dan tetap optimis akan mensukseskan seluruh tahapan PSU nanti.
Meskipun demikian, KPU Provinsi Gorontalo telah siap dengan berbagai konsekuensi yang akan terjadi dalam PSU mendatang. Ungkap Fadliyanto Koem, Ketua KPU Provinsi Gorontalo
PHPU Kpuprovinsigorontalo PSU Gorontalo
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPU Acuhkan Putusan MA soal Keterwakilan Perempuan, MK Perintahkan PSU di Dapil Gorontalo VIKPU selaku termohon mesti melaksanakan PSU dalam kurun waktu 45 hari sejak putusan ini dibacakan.
Read more »
MK kabulkan gugatan PHPU PDIP terkait kecurangan KPPS di GorontaloMahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan atau permohonan perkara PHPU Pileg 2024 yang diajukan PDI Perjuangan (PDIP) terkait dugaan kecurangan KPPS di TPS ...
Read more »
Hari terakhir putusan sengketa Pileg 2024, MK rampungkan pembacaan 31 putusan tersisa dari 106 perkaraHari terakhir putusan sengketa Pileg 2024, MK rampungkan pembacaan 31 putusan tersisa dari 106 perkara. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (tengah) memimpin sidang putusan sengketa Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi, ...
Read more »
Gayus Lumbuun nilai putusan batas usia MA adalah putusan progresifMantan Hakim Agung Prof. Gayus Lumbuun menilai bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) terkait batas minimal usia calon kepala daerah adalah putusan yang ...
Read more »
Mantan Hakim MK Soroti Pengawasan Yudikatif Pasca Terbitnya Putusan MK 90 dan MA 23Maruarar Siahaan menyoroti perlunya pengawasan lembaga yudikatif, di antaranya Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) agar tetap independen
Read more »
Bawaslu Pastikan Tak Tebang Pilih Awasi Pencalonan Kepala Daerah Pasca Putusan MABadan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memastikan tidak akan tebang pilih dalam mengawasi, khususnya terkait pencalonan kepala daerah pasca putusan Mahkamah
Read more »