Dosen Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riewanto mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi harus memutuskan perselisihan hasil ...
Jakarta - Dosen Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret Surakarta Agus Riewanto mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi harus memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa Pemilu 2024 sesuai prinsip keadilan.
Menurutnya, pengadilan merupakan tempat berakhirnya suatu persilangan, persengketaan dan perselisihan pemilu yang paling akhir. "Karena pada akhirnya MK akan memutus berdasarkan pada alat bukti, itu bisa dokumen, saksi ahli dan berdasarkan keyakinan hakim serta fakta-fakta di persidangan," tambahnya.Mahkamah Konstitusi membuka tahapan penyampaian kesimpulan dalam bagian penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres 2024 setelah berakhirnya tahapan persidangan perkara tersebut.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bantah Pernyataan Kuasa Hukum 02, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Tugas MK tidak Sekadar AngkaPAKAR hukum tata negara Feri Amsari menanggapi pernyataan kuasa hukum dari paslon Prabowo-Gibran yang mengatakan perkara perselisihan hasil pemilu TSM ialah wilayah Bawaslu
Read more »
Pakar Hukum UI: Jika Terbukti Lakukan Pelecehan Seksual, Pendeta Gideon Harus Ditangkap dan Diproses HukumMeski berstatus sebagai pendeta yang notabene pemuka agama, Gideon harus segera ditangkap dan kasusnya jangan dibiarkan bebas.
Read more »
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Aturan MK Membatasi Pihak Pencari Keadilan di Pilpres 2024Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Bivitri Susanti mengkritisi proses hukum sengketa Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Read more »
Peluang Anies dan Ganjar Menang di MK Menurut 4 Pakar Hukum Tata Negara dan Ahli PolitikPeluang Anies dan Ganjar menangkan gugatan Pilpres 2024 menurut analisis pakar hukum tata negara dan pakah hukum.
Read more »
Pakar Hukum Tata Negara Kritik Gugatan 01 dan 03 Soal Bansos: Kewenangan MK Menghitung Selisih SuaraPakar Hukum Tata Negara Abdul Chair Ramadhan mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah sudah sesuai mekanisme.
Read more »
Pakar Hukum Tata Negara Ingatkan MK Urus Perselisihan Suara Pilpres Bukan Bansos, Telak!Berita Pakar Hukum Tata Negara Ingatkan MK Urus Perselisihan Suara Pilpres Bukan Bansos, Telak! terbaru hari ini 2024-04-01 06:00:16 dari sumber yang terpercaya
Read more »