Pakar Hukum Tata Negara Margarito memberikan pendapatnya pada sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai PKPU yang mengatur pencalonan presiden dan wakil presiden.
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis saat menyampaikan pendapatnya pada sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi , Kamis .
Kelakuannya Bikin Geleng-geleng, Di Kertanegara Sibuk Umumkan Cawapres, Gibran Malah Sibuk Nonton Bola “Kalau mau sederhana, ada atau tidak ada PKPU yang mengatur syarat itu, tetap saja ada syarat. Mengapa? Karena syarat itu diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017,” kata Margarito dalamGibran Lolos Jadi Cawapres Lewat Putusan MK, Warga: Republik Rasa Monarki
Pakar Hukum Tata Negara Sidang Sengketa Pilpres Mahkamah Konstitusi PKPU Pencalonan Presiden Wakil Presiden
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bantah Pernyataan Kuasa Hukum 02, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Tugas MK tidak Sekadar AngkaPAKAR hukum tata negara Feri Amsari menanggapi pernyataan kuasa hukum dari paslon Prabowo-Gibran yang mengatakan perkara perselisihan hasil pemilu TSM ialah wilayah Bawaslu
Read more »
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ada Kecurangan Pemilu 2024 dari Bansos yang BeredarPakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyebut ada kecurangan Pemilu 2024 secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
Read more »
Pakar Hukum Tata Negara Harap MK Pisahkan Perkara PHPU dan Kecurangan PemiluBerita Pakar Hukum Tata Negara Harap MK Pisahkan Perkara PHPU dan Kecurangan Pemilu terbaru hari ini 2024-03-24 16:32:33 dari sumber yang terpercaya
Read more »
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Undang-Undang Batasi Penanganan Pelanggaran TSM di Bawaslu, tapi...Pakar Hukum dari Universitas Andalas Feri Amsari, membenarkan bahwa undang-undang membatasi penanganan dugaan pelanggaran pemilu TSM di Bawaslu.
Read more »
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Hak Angket Jadi Solusi Membuka Dugaan Kecurangan PemiluJPNN.com : Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menjelaskan hak angket bisa menjadi tangan panjang dari masyarakat yang ingin adanya transparansi hasil pe
Read more »
Pakar Hukum Tata Negara Kritik Tuntutan Sengketa Pilpres 2024Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Pakuan Bogor, Andi Asrun, mengkritik tuntutan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Ia menyoroti kejanggalan dalam tuntutan tersebut dan menanyakan mekanisme penggantian Gibran jika statusnya sebagai Cawapres dicabut.
Read more »