Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri menyatakan sejatinya perubahan frasa putusan bisa dilakukan saat rapat permusyawaratan hakim, bukan saat putusan dibaca.
- Pertimbangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan frasa dalam putusan bisa diubah sepanjang mendapatkan persetujuan dari hakim lainnya, dinilai bukan hal yang wajar.
Menurutnya, sangat tidak mungkin ada konsultasi saat para hakim konstitusi sudah duduk di ruang sidang. Bivitri menjelaskan, ada tiga jenis sanksi tersedia dalam lingkup kode etik hakim, yakni teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian. "Saya kira dari derajat kesalahannya, karena ini mengubah isi putusan yang dampaknya sangat krusial dan ada konflik kepentingan dari Guntur Hamzah sebagai yang menyuruh, harusnya sanksinya pemberhentian, bukan teguran tertulis," ujar Bivitri.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pakar Hukum Nilai Jokowi dan DPR Langgar UUD 1945 Usai Perpu Cipta Kerja Jadi UUDenny menyebut Perpu Cipta Kerja sudah cacat sejak lahir yaitu tidak adanya alasan 'kegentingan yang memaksa'.
Read more »
Kasus DP4 untuk Investasi Bodong, Pakar Hukum: Usut Tuntas!'Siapa yang punya otoritas memberikan izin untuk beli saham gorengan harus diperiksa, tetapkan segera tersangkanya,' ujar Pakar hukum dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra.
Read more »
Israel Tidak Bisa 'Ditendang' dari Piala Dunia U-20, Ini Kata Pakar Hukum Internasional - tvOneKeikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia, yang dimulai pada 20 Mei mendatang, terus mendapat penolakan dari beberapa pihak. - tvOne
Read more »
Pakar Hukum: Menkeu Harus Berani Pecat ASN CurangPAKAR hukum pidana dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani, untuk berani memberhentikan dengan tidak hormat ASN di Kemenkeu yang ketahuan curang.
Read more »
Soal Rp 349 Triliun, Pakar Hukum Minta Menkeu Tindak Tegas Anak Buahnya |Republika OnlinePakar hukum minta Menkeu Sri Mulyani menindak tegas anak buahnya soal Rp 349 triliun.
Read more »
Pakar Hukum Nilai Teguran Tertulis Terlalu Ringan untuk Guntur Hamzah, Pelanggar Prinsip IntegritasSanksi teguran tertulis yang diberikan Majelis Kehormatan MK kepada Hakim Konstitusi Guntur Hamzah yang melanggar prinsip integritas dinilai terlalu ringan.
Read more »