Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menekankan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki wewenang untuk menangani kasus korupsi di instansi manapun, termasuk militer.
Liputan6.com, Jakarta - Dia menyampaikan hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2022 tentang KPK.
"UU KPK Pasal 6 sampai dengan Pasal 15, KPK itu berwenang memproses korupsi di instansi manapun, termasuk militer," jelas Fickar kepada Liputan6.com, Sabtu . Fickar pun mengkritik pimpinan KPK yang mengaku khilaf karena menetapkan Kepala Basarnas sebagai tersangka. Dia menekankan bahwa KPK tak perlu meminta maaf kepada TNI atas hal tersebut.2 dari 2 halamanKPK Minta MaafSebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak meminta maaf kepada pihak TNI lantaran menetapkan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan.
"Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim menemukan, mengetahui adanya anggota TNI, dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kekhilafan, kelupaan, bahwasannya manakala ada keterlibatan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani," Johanis menambahkan. Johanis mengatakan pihaknya sudah meminta Danpuspom TNI untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Protes 'Dilangkahi' KPK Tangani Korupsi Kabasarnas, TNI: Tak Ada Prajurit yang Kebal HukumKababinkum TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro tegaskan tak ada prajurit TNI yang kebal hukum, buntut polemik penetapan tersangka di KPK.
Read more »
Suap di Basarnas, Republik Indonesia Darurat Korupsi? - OPINI BUDIMANKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka kasus korupsi dalam pengadaan barang perlengkapan Badan SAR Nasional.
Read more »
Wanti-wanti Jokowi Jika Korupsi dengan E-Katalog: Berhadapan dengan Hukum!'Apabila masih ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ, ya dia akan berhadapan dengan hukum tanpa pandang bulu,' tegas Jokowi.
Read more »
Kabasarnas Jadi Tersangka Suap, PSI: Ini Korupsi Berat, Hukum BeratJuru Bicara DPP PSI, Irma Hutabarat, menilai kasus dugaan suap Kabasarnas merupakan korupsi berat. Dia mendorong agar Kabasarnas dihukum berat.
Read more »
Kababinkum TNI soal korupsi Basarnas: Tidak ada prajurit kebal hukumKepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro saat jumpa pers terkait dengan dugaan korupsi yang melibatkan anggota TNI di ...
Read more »
Pukat UGM Dorong Kasus Korupsi Kepala Basarnas Diusut dengan Proses Hukum KoneksitasPeneliti Pukat UGM Yuris Rezha Kurniawan menilai proses hukum korupsi Basarnas harus dijalankan secara koneksitas antara penyidik KPK dengan penyidik militer.
Read more »