Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel minta sekolah dari jenjang terendah hingga tertinggi tidak mewajibkan acara perpisahan
”Sehubungan dengan selesainya tahun ajaran baru, acara perpisahan sekolah bukan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI ProvinsiDia menjelaskan, hingga saat ini Ombudsman Kalsel telah menerima dan menindaklanjuti 108 laporan masyarakat. Ratusan laporan tersebut berasal dari berbagai sektor, salah satunya adalah di sektor pendidikan.Keluhan pada sektor itu yang disampaikan masyarakat di antaranya terkait dengan penggalangan dana yang bertendensi pungutan.
Ombudsman Kalsel telah melakukan langkah-langkah tindak lanjut dan meminta agar acara perpisahan sekolah tidak menjadi hal yang wajib dan tidak boleh membebani peserta didik maupun orang tua/wali. ”Korektif kami, agar sekolah tidak membebankan pungutan untuk pelaksanaan acara perpisahan. Selain itu, agar Dinas Pendidikan setempat juga memastikan seluruh satuan pendidikan di bawah kewenangannya dapat mematuhi hal tersebut,” ujar Hadi.Menurut dia, acara perpisahan tidak terkait dengan kualitas pembelajaran dan tidak ada dasar hukum. Jadi, bisa didesain lebih sederhana, tetap bermakna, serta diutamakan diadakan di lingkungan sekolah.
Hadi menambahkan, Dinas Pendidikan perlu mendata sekolah yang hendak mengadakan acara perpisahan dan rencana teknis pelaksanaan, sehingga dapat dicegah potensi maladministrasi dalam pelaksanaan acara perpisahan sekolah.Tukang Tambal Ban Nekat Pukul Kepala Pasutri di Sidoarjo dengan Palu hingga Masuk Rumah Sakit, Diduga Tak Terima dengan Perkataan
Pemerintah Akan Beri Bantuan hingga Rp 60 Juta Bagi Tiap Keluarga Korban Rumah Rusak Akibat Gempa di Pulau Bawean Gresik
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PKB Ungkap Ada Upaya Pihak-pihak di DPR Gagalkan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Luluk Nur Hamidah mengungkapkan ada pihak-pihak di Parlemen yang berusaha menggagalkan hak angket kecurangan pemilu 2024.
Read more »
KPK akan Miskinkan Pihak-pihak yang Terlibat dalam Kasus Investasi Fiktif TaspenJPNN.com : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penindakan TPPU bertujuan untuk memiskinkan koruptor.
Read more »
Ombudsman Minta Bulog Percepat Bongkar Muat Beras: Harus Investasi TeknologiOmbudsman menyarankan Perum Bulog mengadopsi teknologi baru untuk mempercepat proses bongkar muat beras.
Read more »
Ombudsman Minta Bantuan Pangan Diperpanjang Selama Masih Ada Orang Miskin'Sepanjang masih ada warga miskin, maka setiap bulan pemerintah harus menyalurkan bantuan pangan untuk warga miskin,' tegasnya.
Read more »
Ombudsman RI minta pemerintah rumuskan strategi impor beras ke depanAnggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika meminta pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan impor beras dan mulai merumuskan strategi jangka panjang impor ...
Read more »
Dinamika Harga Beras, Ombudsman RI Minta Impor Lebih TerencanaPerlu ada perencanaan matang serta solusi jangka panjang terkait penyediaan beras agar polemik tak terjadi lagi.
Read more »