Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (POJK ...
Tangkapan layar - Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan Aman Santosa dalam webinar “Investasi Hijau di Keuangan Syariah”, Jumat . ANTARA/Sanya Dinda/pri
Penyesuaian POJK Penyidikan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang telah memberikan perluasan kewenangan penyidikan dan penyelesaian pelanggaran di sektor jasa keuangan kepada OJK. Kemudian, juga penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, serta perluasan informasi dan Lembaga Jasa Keuangan yang dapat dimintakan keterangan dan pemblokiran rekening.
“Dalam POJK ini, juga mengatur mengenai kategori penyidik OJK yang bersumber dari pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu, dan pegawai tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan,” ujar Aman Santosa.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
OJK : Keuangan Digital Punya Peran Penting Majukan Inklusi Keuangan ASEANDalam kerangka inklusi keuangan, Ketua OJK Mahendra Siregar memaparkan, terdapat tiga landasan penting yang diperlukan untuk memfasilitasi adopsi layanan keuangan digital.
Read more »
OJK berharap PUJK perkuat upaya perlindungan konsumenOtoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) agar terus meningkatkan dan memperkuat upaya pelindungan konsumen secara menyeluruh ...
Read more »
OJK: Program TPAKD tingkatkan indeks inklusi keuangan di pedesaanOtoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan perkembangan program inklusi keuangan seperti pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menunjukkan ...
Read more »
Bank Besar RI Buka-bukaan Soal Net Zero & Perdagangan EmisiOtoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan akan menerima salinan Peraturan OJK (POJK) No. 14 tahun 2023 dari Kementerian Hukum dan HAM pekan ini.
Read more »
Cek Daftar Penting Aturan Bursa Karbon, Modal Minimum Rp100 MOtoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon (POJK Bursa Karbon).
Read more »
OJK resmi terbitkan aturan perdagangan karbon melalui bursa karbonOtoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon (POJK bursa ...
Read more »