OJK sedang akan merampungkan rancangan peraturan OJK mengenai perdagangan karbon. Ekonomi AdadiKompas
. Perdagangan karbon merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan mendukung pemerintah menciptakan emisi nol.
Ia menambahkan, OJK mendukung upaya pemerintah dalam penurunan emisi gas rumah kaca dan penyelenggaraan serta pengawasan bursa karbon sesuai dengan amanah UU No 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Ini sejalan dengan pesatnya perkembangan perdagangan karbon di dunia dan besarnya potensi yang dimiliki Indonesia.
Jumlah ini setara dengan 86 persen dari total PLTU batubara yang beroperasi di Indonesia. Adapun PLTU yang ikut dalam perdagangan karbon adalah PLTU di atas 100 megawatt, pada 2024 di atas 50 megawatt, dan pada 2025 diharapkan semua PLTU dan pembangkit listrik tenaga gas akan masuk pasar karbon. ”Dalam hal ini Bank Mandiri juga tentunya telah melakukan persiapan dalam pengembangan kapabilitas internal dan ikut membentuk kesadaran pasar karbon Indonesia dengan mengedepankan tema ini dalam berbagai diskusi yang dilakukan bersama para pemangku kepentingan,” ujar Alexandra dalam konferensi pers kinerja Bank Mandiri, Senin.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Erik ten Hag Diketawain Gara-gara Bikin Peraturan Aneh di Man United - Bolasport.comPelatih Manchester United, Erik ten Hag, menjadi bahan ejekan suporter tim rival karena menerapkan peraturan aneh.
Read more »
Kontroversi Peraturan 'Spin Off' Unit Usaha SyariahPemisahan atau spin off bank Syariah bukan merupakan pilihan terbaik di banyak negara. Mendorong spin off UUS ke BUS hanya akan kontraproduktif.
Read more »
SPAI Nilai Rancangan Aturan Perlindungan Sopir Ujol dan Kurir Bersifat EksploitatifKetua SPAI Lily Pujiati menanggapi soal penyusunan aturan perlindungan tenaga kerja luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi.
Read more »
Peraturan Militer Didesak Direvisi, Pejabat TNI Bekerja di Instansi Lain Harus DiberhentikanPeraturan militer diminta pakar hukum untuk direvisi. Di mana pejabat TNI yang akan diperkerjakan instansi lain harus diberhentikan dari kesatuannya.
Read more »