OJK batalkan tanda terdaftar untuk Akuntan Publik (AP) atas nama Nunu Nurdiyaman, Jenly Hendrawan KAP KNMT sebagai imbas dari kasus Wanaartha Life.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi pembatalan tanda terdaftar untuk Akuntan Publik atas nama Nunu Nurdiyaman, Jenly Hendrawan, dan Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan melalui SK Dewan Komisioner nomor KEP-5/NB.1/2023, KEP-3/NB.1/2023, dan KEP-4/NB.1/2023 pada 24 Februari 2023.
Nunu Nurdiyaman pun tidak diperkenankan untuk memberikan jasa pada Sektor Jasa Keuangan sejak 28 Februari 2023. KAP KNMT, yang merupakan representasi Crowe Indonesia, juga tidak diperkenankan untuk menerima penugasan baru sejak ditetapkannya SK. Jenly Hendrawan tidak diperkenankan memberikan jasa pada Sektor Jasa Keuangan sejak 24 Februari 2023.
Pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris kemudian tidak dapat mengatasi penyebab sanksi yang dikenakan, sehingga OJK mencabut izin usahanya pada 5 Desember 2022. OJK mengawasi proses likuidasi yang sedang berlangsung. Sampai saat ini, Tim likuidasi melaporkan telah menerima tagihan dari 7.026 pemegang polis , empat kreditur, dan 41 karyawan. Tim Likuidasi juga melaporkan terus melakukan penelusuran aset-aset Wanaartha Life.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Penyidikan Proyek Desa Sumberteguh, Polisi Tunggu Hasil Audit Akuntan PublikPenyidikan sejumlah proyek fisik bermasalah di Desa Sumberteguh, Kecamatan Kudu terus berlanjut. Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Jombang masih menunggu hasil penghitungan potensi kerugian negara dari akuntan publik.
Read more »
Akuntan 45 Universitas Kumpul di Jakarta Pekan Depan, Bicara TransparansiSebanyak 350 akuntan dan mahasiswa dari 45 universitas di Indonesia, dijadwalkan akan melakukan pertemuan membahas akuntabilitas dalam KIA 10 pekan depan.
Read more »
Korsel Mau Bangun Yayasan Publik untuk Sengketa Kompensasi Korban Kerja Paksa JepangKorea Selatan mengumumkan rencana penyelesaian sengketa dengan Jepang lewat dengan membangun yayasan bagi keluarga korban kerja paksa.
Read more »
Warga Sebut IMB Tanah Merah untuk Dapatkan Pelayanan PublikForum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) meminta pertanggungjawaban dari Pertamina terhadap korban kebakaran
Read more »
OPINI : Tata Kelola untuk Investasi Dana PublikUntuk mencegah terjadinya kerugian investasi dana publik karena korupsi dan salah investasi, dapat dilakukan dengan mengendalikan dua aspek proses investasi
Read more »
BSKDN: Inovasi Daerah Keniscayaan untuk Perbaiki Pelayanan PublikPada prinsipnya Pemda diberi keleluasaan untuk berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan kewenangannya sesuai kearifan lokal.
Read more »