Pembuatan aturan selalu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2020.
REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pihak Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret buka suara usai resmi dibekukan oleh Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi per 31 Maret 2023. Alasannya karena mempertimbangkan adanya pelanggaran terhadap undang-undang.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MWA Hasan Fauzi mengklaim bahwa tidak ada peraturan yang melanggar. Sebab, ia mengatakan pembuatannya selalu berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Siapa Saja ASN Penerima THR Lebaran 2023 yang Cair Besok? Cek Juga Besarannya di Sini!Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2023 mengatur siapa saja ASN yang menerima THR Lebaran.
Read more »
Kanwil Kemenkumham Babel Ikut Terlibat dalam Pembuatan Peraturan DaerahKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bangka Belitung (Babel) telah lakukan harmonisasi 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda
Read more »
DPR RI Setuju Perppu Pemilu menjadi Undang-undangDPR menyetujui bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2022, tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menjadi UU.
Read more »
Resmi! DPR Sahkan Perppu Pemilu Jadi Undang-UndangDPR RI resmi mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi Undang-Undang. Simak berita selengkapnya hanya di HardNews_Hukum NewsOne CariBeritaditvOne DPR Pemilu
Read more »