Pamor tiga lembaga yang lahir di era reformasi cenderung tergerus. Jeratan kasus hukum yang menjerat tokoh-tokoh di dalamnya serta polemik internal lembaga membuat citranya di mata publik menurun. Survei AdadiKompas
Tren penurunan ini tampak dari hasil survei periode Januari 2015 sampai Januari 2023. Jika dibandingkan antara kedua periode survei tersebut, ketiga lembaga mengalami penurunan citra. Angka ini dihasilkan dari sebuah pertanyaan mendasar, apakah citra lembaga-lembaga tersebut baik atau buruk di mata publik.
Citra ini kemudian mengalami penurunan di survei Januari 2023 dimana apresiasi publik yang menilai lembaga ini citranya baik hanya berada di angka 52,1 persen. Ada penurunan citra MK sekitar 23 persen dari perbandingan dua periode survei di atas. Citra baiknya tergerus sampai 31 persen dibandingkan survei Januari 2015. Jika dibandingkan DPD dan MK, citra baik KPK memang masih relatif tinggi, namun penurunannya paling tajam dibandingkan dua lembaga negara tersebut.Penurunan ketiga lembaga yang merupakan anak kandung reformasi ini juga tidak lepas dari sejumlah kasus hukum dan polemik kelembagaan yang melilitnya. Kasus hukum tersebut terutama yang menjerat sosok ketua yang menjadi personifikasi dari ketiga lembaga itu.
Padahal sebelumnya di April 2016 angkanya mencapai 53,7 persen. Citranya kembali menurun di survei April 2017 yang berada di angka 41 persen, sebuah angka yang tercatat paling rendah yang dialami DPD sepanjang delapan tahun terakhir ini. Ditambah lagi dengan kasus hakim konstitusi lainnya, seperti Patrialis Akbar yang terjerat kasus dugaan korupsi. Di luar kasus yang terkait korupsi dan pelanggaran kode etik, publik juga dikagetkan dengan kasus hakim konstitusi Aswanto yang diberhentikan karena dinilai kurang sejalan dengan DPR dan kerap menganulir sejumlah undang-undang.
Namun, dalam perjalanannya, upaya pelemahan KPK terus dilakukan. Mulai dari kasus cicak-buaya tahun 2009, kasus korupsi simulator SIM tahun 2012, penetapan tersangka calon Kapolri Budi Gunawan 2015, sampai pada revisi undang-undang KPK yang disahkan pada September 2019. Sebagai imbas atas revisi UU KPK tersebut, muncul polemik tes wawasan kebangsaan pegawai KPK yang menyeruak ke publik.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Avanza Terus Tergusur, Mobil Ini Lagi-Lagi Jadi PenghalangnyaPamor Avanza sebagai mobil terlaris terus tergusur, mobil ini yang paling jadi penghalangnya.
Read more »
Pengumuman! Cuti Bersama Lebaran Mulai 19 AprilMenteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan cuti bersama Lebaran dimajukan 2 hari mulai 19 April sudah disetujui dalam rapat terbatas di Istana Presiden.
Read more »
Pesawat Superjumbo Airbus A380 Milik Emirates Akan Layani Penerbangan ke Bali Mulai JuniRencana operasional pesawat Airbus A380 milik Emirates akan menjadi momen bersejarah bagi dunia penerbangan Indonesia.
Read more »
Ramadan Super Sale di GI Keramik Pasuruan, Mulai Rp 20 Ribu Per MeterGI keramik menyediakan semua jenis keramik berbagai ukuran dan desain. Baik keramik untuk kebutuhan interior, juga eksterior.
Read more »
Wisatawan Domestik Mulai Tumpah Ruah di Wisata Watersport Tanjung BenoaPandemi Covid-19 mulai melandai, kunjungan wisatawan ke Tanjung Benoa mulai menggeliat. Bahkan kunjungan ke destinasi wahana permainan tirta itu mencapai 60 persen yang didominasi wisatawan domestik. Hal itu diungkapkan oleh Bendesa Adat Tanjung Benoa, Made 'Yonda' Wijaya.
Read more »
Arus Mudik Diprediksi Tinggi Jadi Alasan Pemerintah Mempercepat Cuti Bersama Lebaran Mulai 19 April - Tribunnews.com'Kami tadi bersama-sama Kapolri mengusulkan liburnya maju dua hari. Jadi mulai tanggal 19 sudah libur, 20 sudah libur. Tapi masuknya 26, jadi tambah 1 hari, tapi di depan tambah 2 hari,' kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. (ld)
Read more »