Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Cholil Nafis sebut boikot pajak bukan solusi atas masalah yang ada di Kemenkeu saat ini.
- Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah Cholil Nafis mengingatkan masyarakat untuk tetap membayar pajak."Masyarakat tetap wajib bayar pajak karena itu bagian dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Jangan gara-gara oknum pajak sampai masyarakat membangkang kepada negara dengan menolak bayar pajak. Tapi, jangan biarkan oknum itu," kata Cholil seperti dikutip dari Antara, Senin .
Cholil Nafis menyampaikan, tindakan menolak bayar pajak sama saja membangkang terhadap negara. Di sisi lain, ia juga mendorong pemerintah menindak oknum yang diduga menyalahgunakan jabatan.Gerakan boikot bayar pajak sempat ramai di media sosial saat merespons harta pegawai eselon III Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo yang dinilai tak wajar.
Berdasarkan dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dilaporkan per 2021, Rafael memiliki total kekayaan Rp56 miliar. Masyarakat banyak yang kecewa akan hal itu. Imbauan agar masyarakat tetap membayar pajak sebelumnya juga datang dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Tsaquf .Saat disambangi oleh Dirjen Pajak di kediamannya pada Kamis lalu, Gus Yahya mengatakan selalu mendukung pemerintah dalam mengumpulkan pajak yang digunakan untuk membangun negara.
Namun, Gus Yahya tetap meminta agar para aparatur negara yang sudah diberi amanah untuk mengelola negara selalu menjaga akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. “Kita menyeru pemerintah agar organ-organ dan aparaturnya bertindak akuntabel dalam menjalankan tugas negara. NU selalu siap sedia demi kepentingan negara termasuk melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik tidak benar dari aparatur negara," tuturnya.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Desak Sri Mulyani Membenahi Kinerja Jajarannya di Kemenkeu - tvOnePihak Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Maki) angkat bicara dan mendesak Sri Mulyani untuk membenahi kinerja jajarannya. - tvOne
Read more »
Wapres Amin Ingatkan Gejala Polarisasi Mulai Muncul di MasyarakatWapres Ma’ruf Amin menyebut tempat ibadah mulai digunakan untuk kampanye. Sebagai konsekuensi kontestasi, polarisasi tak terhindarkan. Namun, hal itu tetap perlu dimitigasi untuk menghindari keterbelahan di masyarakat. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Sri Mulyani Sebut Informasi Kemenkeu dan Mahfud Soal Transaksi Rp 300 T BedaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta PPATK memberi penjelasan kepada masyarakat terkait temuan transaksi mencurigakan Rp 300 triliun
Read more »
KASN Sebut Usulan Kaji Ulang Gaji dan Tunjangan Kinerja ASN Kemenkeu Sangat Relevan |Republika OnlineSistem buruk akan menimbulkan kecemburuan dan mengurangi motivasi pegawai.
Read more »
Tolak Pengadilan Pajak di Bawah Kemenkeu, Advokat Ini Gugat UU ke MKSeorang advokat perpajakan menggugat UU Pengadilan Pajak ke MK. Nurhidayat menggugat karena menolak Pengadilan Pajak di bawah Kementerian Keuangan.
Read more »
Bantah Abaikan 266 Hasil Analisis PPATK, Sri Mulyani: Sudah Kami TindaklanjutiSri Mulyani sebut Kemenkeu sudah tindaklanjuti laporan PPATK soal 266 transaksi mencurigakan terkait tindak pidana pegawai Kemenkeu.
Read more »