Empat menteri koordinator menghadiri rapat di Banggar DPR.
Empat menteri tersebut antara lain, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko PMK Muhadjir Effendy. Rapat dipimpin langsung Ketua Banggar Said Abdullah.Said mengatakan, sudah banyak yang dilalui selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama dua periode atau hampir 10 tahun. Tahun 2024, menjadi pergantian masa kepemimpinan Jokowi ke sosok presiden lainnya.
Selama masa pemerintahan, Jokowi menargetkan angka kemiskinan di Indonesia menurun. Ada koordinasi antara Menko PMK dan Menko Perekonomian yang dibutuhkan untuk mengentaskan masalah kemiskinan ini."Pemerintah menargetkan pengurangan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Ini memerlukan bauran kebijakan antara kementerian dan lembaga di bawah Kementerian PMK dan Kemenko Perekonomian," kata Said.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PDIP Persilakan Anies Baswedan Pilih Cawapres dari Kader Banteng, Puan Maharani Juga Boleh - Tribunnews.comKetua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini menuturkan PDIP selalu mengedepankan etika dan moral dalam berpolitik.
Read more »
Denny Indrayana Kirim Surat Minta DPR Makzulkan Jokowi, PDIP: Itu Tidak MudahPDIP menyindir Denny Indrayana sebagai akademisi yang mesti bicara dengan kerangka berpikir intelektual. Denny diminta jangan bawa perasaan bicara pemakzulan.
Read more »
Denny Indrayana Kirim Surat ke DPR, Minta Presiden Jokowi Dimakzulkan, Ini Isi SuratnyaMantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Denny Indrayana, membuat surat terbuka kepada DPR RI. Ini isis suratnya.
Read more »
Denny Indrayana Kirim Surat Terbuka ke DPR, Minta Presiden Jokowi DimakzulkanDenny Indrayana menirim surat terbuka ke DPR untuk memulai proses impeachment (pemakzulan) Presiden Jokowi karena diduga telah melakukan pelanggaran konstitusi
Read more »
Soal Bursa Karbon, OJK Tunggu Undangan Konsultasi dari DPRInarno Djajadi mengatakan, saat ini pihaknya sedang menunggu undangan konsultasi dari Komisi XI DPR RI sebelum aturan tersebut ditetapkan.
Read more »