Habiburokhman, anggota MKD, menyampaikan bahwa anggota DPR yang dianggap menyampaikan informasi tidak tepat atau hoaks akan diperiksa dalam MKD, meski secara hukum anggota DPR mempunyai imunitas.
Ia hanya menyampaikan, jika anggota tersebut telah dianggap menyampaikan informasi tak benar dan bersifat tuduhan.
"Saya enggak tahu. Pokoknya saya mendengar, kan saya anggota MKD, saya mendapat informasi ada anggota DPR yang dianggap menyampaikan informasi yang tidak tepat atau fitnah atau hoaks, informasi tanpa bukti, bersifat tuduhan," kata Habiburokhman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat ."Karena anggota DPR itu kalau secara hukum itu imun, tapi kalau di MKD itu kami punya mekanisme.
Di sisi lain, ia menyampaikan, jika dalam Pilkada banyak pihak bekerjasama. Sehingga menurutnya, tak mungkin Kapolri berpihak pada kubu tertentu. "Karena yang namanya Pilkada ini kan tidak hanya antar dua kubu. Karena hampir enggak mungkin Kapolri menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu. Karena disetiap pilkada itu bisa terjadi mix antar kubu partai-partai politik. Di provinsi A misalnya, partai A berkoalisi dengan partai B, di provinsi lainnya berseberangan. Jadi secara logika ga logis ya," pungkasnya.
MKD Anggota DPR Hoaks Imunitas Habiburokhman Pilkada
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pembentuk UU Diingatkan Hati-hati Susun Revisi UU PemiluPimpinan DPR memastikan undang-undang harus dibicarakan antara pemerintah dan DPR sehingga tidak bisa DPR saja.
Read more »
Anggota DPR Diadukan ke MKD Gegara Sebut 'Partai Cokelat' Cawe-cawe, Habiburokhman: Itu Hoaks!'...kami kategorikan sebagai hoaks.'
Read more »
Dilaporkan ke MKD, Anggota DPR Penyebar Isu Cawe-Cawe Parcok Harus Buktikan UcapannyaJPNN.com : Anggota MKD DPR RI Habiburokhman menyebut pihaknya menerima aduan setelah legislator berbicara keterlibatan Partai Cokelat (Parcok) pas pilkada ...
Read more »
DPR Usul Unsur Parpol Jadi Anggota KPU dan Pemilu Tiap 10 TahunUsulan DPR itu diajukan merespons permintaan Perludem agar DPR melakukan revisi terhadap UU Pemilu.
Read more »
Putri Zulkifli Hasan Jadi Pimpinan Komisi XII DPR, Bicara Swasembada EnergiAnggota DPR Fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi XII DPR.
Read more »
Baleg DPR Sepakati Revisi UU DKJ, Ada 4 Pasal TambahanBaleg DPR menyetujui revisi UU DKJ menjadi RUU inisiatif DPR dan akan disahkan melalui paripurna besok.
Read more »