Mahkamah Konstitusi (MK) Perancis menyetujui rencana Presiden Emmanuel Macron menaikkan usia pensiun menjadi 64 tahun dari 62 tahun.
Persetujuan itu membuka jalan bagi Macron untuk menerapkan perubahan kebijakan pensiun yang telah memicu protes dan aksi mogok kerja selama berbulan-bulan tersebut.
Serikat pekerja Perancis pun telah mendesak Presiden Macron untuk tidak menandatangani reformasi pensiunnya menjadi undang-undang.
Di sisi lain, enam hal yang diajukan dalam draf ditolak, seperti upaya memaksa perusahaan besar mempublikasikan data karyawan di atas 55 tahun, dan gagasan terpisah untuk membuat kontrak khusus bagi pekerja yang lebih tua. Keputusan itu merupakan kemenangan bagi Macron, tetapi para analis mengatakan itu harus dibayar dengan kerugian pribadi yang besar bagi pria berusia 45 tahun itu.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Demonstrasi Rakyat Prancis Sia-Sia, Mahkamah Konstitusi Tetap Setujui Usia Pensiun Jadi 64 TahunUsaha rakyat Prancis lakukan demonstrasi menolak peningkatan usia pensiun yang dicanangkan Presiden Emmanuel Macron sia-sia.
Read more »
MK Tolak Permohonan Uji Materil UU KUHP dan UU ITEMahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima atau menolak permohonan uji materil UU ITE dan KUHP.
Read more »
Koster soal Partisipasi Israel di AWBG: Berjalan Sesuai KonstitusiI Wayan Koster pastikan gelaran ANOC World Beach Games 2023 tetap akan dilaksanakan di Bali, namun ia menolak memberi kepastian terkait keikutsertaan tim Israel.
Read more »
Gubernur Bali dukung World Beach Games berjalan sesuai konstitusiGubernur Bali Wayan Koster menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan World Beach Games 2023 yang akan digelar di Pulau Bali asal berjalan sesuai ...
Read more »
Dewan Konstitusi Prancis akan putuskan soal reformasi pensiun hari iniDewan Konstitusi Prancis pada hari ini akan memutuskan apakah rencana pemerintah untuk menaikkan batas umur pensiun sesuai dengan aturan dalam UU dasar negara itu.
Read more »