KPU didesak merevisi aturan yang menyebutkan mantan terpidana tak harus melewati masa jeda lima tahun untuk maju dalam kontestasi jika pencabutan hak politik yang dijatuhkan pengadilan kurang dari masa jeda tersebut. Polhuk AdadiKompas
pun didesak merevisi aturan yang menyebutkan mantan terpidana tak harus melewati masa jeda lima tahun untuk maju dalam kontestasi jika pencabutan hak politik yang dijatuhkan pengadilan kurang dari masa jeda tersebut.
”Tidak ada di dalam Putusan MK yang mengatur bahwa mantan terpidana bisa mencalonkan diri dalam pileg hanya karena mantan terpidana itu mendapatkan sanksi tambahan berupa pencabutan hak politik,” kata Fadli seusai bertemu Sekretaris Jenderal MK di Gedung MK, Jakarta, Senin .Koalisi Kawal Pemilu Bersih menggelar aksi untuk memprotes dua peraturan KPU yang dinilai memberi karpet merah terhadap mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam Pemilu Legislatif 2024, Minggu .
Dengan demikian, apabila seorang terpidana korupsi diberi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama tiga tahun, ia tidak perlu menggenapi masa jeda hingga lima tahun setelah bebas jika hendak mencalonkan diri menjadi caleg.Para aktivis dari Koalisi Kawal Pemilu Berintegritas menggelar aksi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Minggu .
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kata KPU soal Dana Kampanye Pemilu 2024, Singgung Uang Elektronik dan Sumber SumbanganKata KPU soal Dana Kampanye Pemilu 2024, Singgung Uang Elektronik dan Sumber Sumbangan TempoNasional
Read more »
KPU bakal Cek Temuan Bareskrim Soal Indikasi Dana Politik dari Jaringan NarkobaKPU bakal mengecek temuan Bareskrim terkait indikasi pendanaan politik yang berasal dari jaringan narkoba.
Read more »
SBY Ingatkan Kewenangan MK terkait Sistem Pemilu Terbuka TertutupPresiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) ialah memutuskan perkara yang tidak sesuai dengan konstitusi.
Read more »
Komnas HAM Kecam Ancaman Teroris KKB Papua Tembak Pilot Susi Air |Republika OnlineKomnas HAM ingatkan TPNMPB OPM bahwa penyanderaan tindakan kejahatan
Read more »