Minta KPU Revisi PKPU Kampanye, Bawaslu Ngaku Kesulitan Tindak Pelanggaran

Philippines News News

Minta KPU Revisi PKPU Kampanye, Bawaslu Ngaku Kesulitan Tindak Pelanggaran
Philippines Latest News,Philippines Headlines
  • 📰 SINDOnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 26 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 14%
  • Publisher: 51%

Minta KPU Revisi PKPU Kampanye, Bawaslu Ngaku Kesulitan Tindak Pelanggaran Sindonews BukanBeritaBiasa .

untuk merevisi Peraturan KPU tentang Kampanye. Diketahui, peraturan soal kampanye masih menggunakan PKPU tahun 2018 yang diterapkan untuk Pemilihan Umum 2019.

Perbedaannya, lanjut Bagja, terletak pada masa kampanye yang lebih singkat pada Pemilu 2024 bila dibandingkan dengan 2019. Masa kampanye Pemilu 2024 selama 75 hari, sedangkan 2019 selama 202 hari. Hal ini pun membuat Bawaslu kesulitan menindak dugaan pelanggaran pemilu terutama soal kampanye. Seperti yang dilakukan oleh Plt Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah.

Hasil pemeriksaan, Said Abdullah tidak terbukti melanggar aturan pemilu. Salah satu poinnya hal itu dilakukan bukan pada masa kampanye.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SINDOnews /  🏆 40. in İD

Philippines Latest News, Philippines Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bawaslu Dorong KPU Revisi Regulasi KampanyeBawaslu Dorong KPU Revisi Regulasi KampanyeKami sudah mendorong KPU untuk merevisi PKPU tentang kampanye
Read more »

Bawaslu Minta KPU Revisi Aturan Kampanye Pemilu karena Massa Sosialisasi Lebih PanjangBawaslu Minta KPU Revisi Aturan Kampanye Pemilu karena Massa Sosialisasi Lebih PanjangBawaslu mendorong KPU agar merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu karena massa sosialisasi lebih panjang daripada masa kampanye.
Read more »

Alasan Bawaslu tidak Proses Dugaan Pelanggaran Kampanye PDIP di MasjidAlasan Bawaslu tidak Proses Dugaan Pelanggaran Kampanye PDIP di MasjidBawaslu menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu terkait pembagian zakat dalam amplop berlogo PDI Perjuangan
Read more »

Bawaslu Akui Sulit Tindak Larangan Kampanye, Ini PenyebabnyaBawaslu Akui Sulit Tindak Larangan Kampanye, Ini PenyebabnyaBawaslu mengaku sulit untuk menindak terkait larangan berkampanye, termasuk dalam media sosial (medsos). Hal ini ditegaskan oleh Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja. Badan...
Read more »

Bawaslu Tegaskan Bagi-Bagi Amplop Berlogo PDIP di Masjid Bukan Pelanggaran |Republika OnlineBawaslu Tegaskan Bagi-Bagi Amplop Berlogo PDIP di Masjid Bukan Pelanggaran |Republika OnlineBawaslu mengkategorikan pembagian amplop bukan kampanye karena jadwal belum dimulai.
Read more »

Membandingkan Putusan Bawaslu Semprit Anies dan tak Temukan Pelanggaran Bagi Amplop PDIP |Republika OnlineMembandingkan Putusan Bawaslu Semprit Anies dan tak Temukan Pelanggaran Bagi Amplop PDIP |Republika OnlineBawaslu tuding Anies kampanye terselubung, tapi biarkan pelaku bagi amplop di masjid.
Read more »



Render Time: 2025-03-20 00:06:50