Komisi III DPR mendukung langkah Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Komite TPPU membentuk tim gabungan atau satuan tugas (satgas). Nantinya Komite TPPU harus melaporkan setiap perkembangan atas tindak lanjut transaksi mencurigakan Rp 349 triliun
. Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menyampaikan hal itu dalam rapat kerja di DPR, kemarin sore .
Karena itu, pihaknya mempersilakan Men-teri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebagai ketua Komite TPPU membentuk satgas tersebut. Hal itu dinilai penting agar Komisi III DPR mengetahui progres atas kerja-kerja satgas yang dibentuk oleh Komite TPPU. “Kami punya masa sidang lima kali dalam satu tahun. Jadi, nanti progresnya kami ingin lihat,” jelas dia. “Misalnya laporan kesekian sudah selesai, follow up-nya Kementerian Keuangan seperti ini, selesai. Semua itu nanti,” tambah dia. Dengan begitu pendalaman atas transaksi mencurigakan Rp 349 triliun benar-benar terbuka.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Polemik Rp349 miliar, Komisi III DPR Kembali Gelar Rapat dengan Komite Koordinasi Nasional TPPUHari ini, Komisi III kembali gelar RDPU membahas transaksi mencurigakan Rp349 miliar.
Read more »
Komisi III DPR Usul Satgas Bentukan Komite TPPU Jajaki Kerja Sama dengan KPK dan KejaksaanAnggota Komisi III DPR RI Supriansa menyarankan agar Satgas TPPU diperkuat aparat penegak hukum.
Read more »
Komite TPPU Serahkan Dokumen soal Rp 349 T ke Komisi III DPRKNK-PP-TPPU yang diketuai Mahfud Md memberikan dokumen mengenai dugaan TPPU Rp 349 triliun kepada Komisi III DPR. Sebundel dokumen itu berisi data rahasia.
Read more »
Anggota Komisi III DPR Bandingkan Kasus TPPU di Kemenkeu dengan Ratna SarumpaetAnggota Komisi III DPR Bandingkan Kasus TPPU di Kemenkeu dengan Ratna Sarumpaet TempoNasional
Read more »
Ketua Komisi III Dukung Satgas TPPU: Kita Tuntaskan!Anggota Komisi III permasalahkan anggota satgas yang berasal dari lembaga bermasalah
Read more »