Menteri Pertahanan Boris Pistorius Singgung soal Perubahan Militer Jerman setelah Invasi Rusia TempoDunia
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menyebut militer negaranya tidak dapat sepenuhnya mengisi kekosongan yang ada pada 2030. Setelah beberapa dekade diabaikan, Berlin tengah berusaha mengubah Angkatan Bersenjatanya menyusul invasi Rusia ke Ukraina.'Kita semua tahu bahwa kesenjangan yang ada tidak dapat ditutup sepenuhnya pada 2030. Itu akan memakan waktu bertahun-tahun.
Pistorius menolak pengiriman senjata lebih lanjut ke Ukraina dari saham Bundeswehr di luar komitmen yang diumumkan.'Terus terang, seperti negara lain, kami memiliki inventaris terbatas. Sebagai menteri pertahanan federal, saya tidak bisa memberikan semuanya,' katanya.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bergabungnya Finlandia Tingkatkan Pertahanan NATO Lawan RusiaKeanggotaan Finlandia di NATO semakin menambah kekuatan militer yang kuat bagi aliansi barat.
Read more »
Berpidato di Parlemen Jerman, Raja Charles III Kecam Serangan Rusia ke Ukraina |Republika OnlineMenurut Raja Charles III, serangan Rusia ke Ukraina telah mengancam keamanan Eropa.
Read more »
Menteri Prancis: Rekomendasi IOC Rusia tidak Mengikat untuk Paris 2024'Rekomendasi IOC adalah sebuah langkah yang tidak menentukan apa yang akan kami lakukan untuk Paris 2024,' kata Oudea-Castera.
Read more »
Menteri Luar Negeri Antony Blinken Sarankan Warga Amerika Tinggalkan RusiaBuntut dari penahanan koresponden Wall Street Journal, Antony Blinken menyerukan agar warga Amerika Serikat segera meninggalkan Rusia.
Read more »
Kena Sanksi Uni Eropa-Inggris, Menteri ESDM Cari Pengganti BUMN Rusia di Blok TunaPemerintah tengah mencari pengganti ZN Asia Ltd, anak usaha BUMN Rusia Zarubezhneft yang mempunyai hak partisipasi di Blok Tuna.
Read more »
Gandeng Perusahaan Rusia, Menteri ESDM Curhat Proyek Kilang Tuban Kena Dampak Sanksi Uni Eropa-InggrisUni Eropa dan Pemerintah Inggris makin agresif memberikan sanksi pada sisi hulu hingga hilir portofolio pengembangan bisnis minyak dan gas bumi (migas).
Read more »