Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo setelah bersaksi dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berjalan keluar Istana Kepresidenan , Jakarta. Keduanya menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi setelah bersaksi dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi dengan agenda menghadirkan empat menteri sebagai saksi, Jumat .
”Iya, tidak langsung. Yang penting kami melaporkan sudah hadir,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, saat ditanya mengenai kehadirannya di sidang MK, seusai menghadiri rapat terbatas tentang pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, Jumat . Ditemui seusai rapat terbatas tentang pagu indikatif RAPBN 2025, Sri Mulyani sama sekali tidak menyinggung atau berbicara soal kesaksiannya di MK. Dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Sri Mulyani hanya memaparkan tentang materi rapat denganIya, tidak langsung. Yang penting kami melaporkan sudah hadir.
Dalam kesaksiannya di MK, Sri Mulyani menjelaskan lebih detail bahwa dana yang dimaksud Airlangga itu bukan bagian dari alokasi anggaran perlindungan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 yang sebesar Rp 496,8 triliun. Meski bukan bagian dari anggaran perlinsos, dana yang melekat pada presiden itu tetap berasal dari APBN.Di MK, Airlangga juga sempat menyinggung tentang warna kantong bansos. Airlangga menyebut tak ada bansos yang berbungkus kuning.
Menteri Keuangan Menteri Koordinator Perekonomian Rapat Terbatas Sidang Sengketa Mahkamah Konstitusi Presiden Joko Widodo Istana Kepresidenan
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Menteri Koordinator dan Menteri Keuangan Tiba di Sidang Sengketa Pilpres 2024Menteri Koordinator Busang Perekonomian Airlangga Hartaro dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba di sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi juga hadir.
Read more »
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy Memberikan Keterangan sebagai Saksi Sengketa Pilpres 2024Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy memberikan keterangan sebagai saksi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menjelaskan komoditas pangan adalah faktor utama penyebab kemiskinan di Indonesia dan membuat pemerintah merancang berbagai program bantuan sosial (bansos).
Read more »
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Membeberkan Alasan Kenaikan Anggaran Perlindungan Sosial Tahun 2024Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) tahun 2024 meningkat menjadi Rp 496,8 triliun. Kenaikan ini disesuaikan dengan perkembangan perekonomian. Pada tahun 2020, anggaran Perlinsos mencapai Rp 440 triliun, sedangkan pada tahun 2023 mencapai Rp 476 triliun dengan realisasi hanya Rp 443,4 triliun.
Read more »
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi Terkait Dugaan Kecurangan Pilpres 2024Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dipanggil oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diperiksa keterangannya dari dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Read more »
Hakim Konstitusi Mempertanyakan Tugas 'Aneh-Aneh' Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanHakim Konstitusi Arief Hidayat mempertanyakan apakah ada tugas yang 'aneh-aneh' diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy.
Read more »
Presiden Pastikan Empat Menteri Hadiri Sidang Sengketa Pilpres di MKSeperti diketahui, pada Jumat (5/4/2024) ini, Mahkamah Konstitusi akan memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mendengar keterangan dari pemberi keterangan sebagai saksi dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU presiden dan wakil presiden. Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. ”Dari awal, pemerintahan kita ini sangat menghormati hukum dan tidak pernah Presiden mengintervensi. Untuk itu, kalau ini nanti memang diminta, para menteri (dipanggil MK), enggak ada masalah (bagi) Presiden
Read more »