Menkeu menegaskan tak ada perbedaan data Kemenkeu dan Menko Polhukam terkait transaksi agregat sebesar Rp349 triliun karena berasal dari sumber yang sama, yaitu PPATK.
Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional PP TPPU Mahfud MD berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa . ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa/pri.
"Tidak ada perbedaan data karena berasal dari sumber yang sama, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ," tegas Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi IIII Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Selasa. Transaksi agregrat tersebut berarti terdapat transaksi keluar-masuk atau debit-kredit, yang dalam proses akuntansi disebutAdapun transaksi ini merupakan rekapitulasi dari 300 surat PPATK ke Kemenkeu dan Aparat Penegak Hukum terkait tugas dan fungsi Kemenkeu dalam periode tahun 2009-2023.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sri Mulyani Beberkan Surat PPATK soal Transaksi Janggal Rp349 T, Apa Isinya?Simak penjelasan Menkeu Sri Mulyani akhirnya membeberkan isi surat PPATK soal transaksi janggal Rp349 triliun.
Read more »
Ini Penyebab Beda Data Sri Mulyani-Mahfud MD soalTransaksi Janggal Rp349 TMenkeu Sri Mulyani mengungkap adanya perbedaan data transaksi janggal Rp349 triliun dengan versi Mahfud MD.
Read more »
Ini Penyebab Beda Data Sri Mulyani-Mahfud MD soal Transaksi Janggal Rp349 TMenkeu Sri Mulyani mengungkap adanya perbedaan data transaksi janggal Rp349 triliun dengan versi Mahfud MD.
Read more »
Mahfud MD Segera Bentuk Satgas Transaksi Janggal Rp349 TriliunMahfud MD akan membentuk tim satuan tugas atau satgas untuk menindaklanjuti transaksi janggal Rp349 triliun.
Read more »
Mahfud MD: Kemenkeu Sudah Tindak Lanjuti Transaksi Janggal Rp349 TMenkopolhukam Mahfud MD mengatakan pihak Kemenkeu sudah menindaklanjuti sebagian besar transaksi janggal Rp349 triliun.
Read more »
Polemik Rp349 miliar, Komisi III DPR Kembali Gelar Rapat dengan Komite Koordinasi Nasional TPPUHari ini, Komisi III kembali gelar RDPU membahas transaksi mencurigakan Rp349 miliar.
Read more »