Mengantisipasi Pelanggaran PNS dan PPPK di Pemilu 2024, Pemkab Loteng Bentuk Satgas Netralitas ASN Pemilu2024
jpnn.com - PRAYA - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, terus berupaya mengantisipasi pelanggaran ASN, baik PNS maupun PPPK, dalam tahapan Pemilu 2024. Pemkab Lombok Tengah telah membentuk tim pengawasan netralitas ASN di Pemilu 2024.
"Ini dibentuk berdasarkan SK bersama dari pemerintah pusat. Ini untuk mengantisipasi ASN baik PNS, PPPK atau penyelenggara negara melakukan pelanggaran pada tahapan Pemilu 2024," kata Kepala Bankespoldag Kabupaten Lombok Tengah Murdi di Praya, Jumat . Selain itu, sanksi bagi para ASN yang melakukan pelanggaran netralitas tidak main-main, bahkan bisa menyebabkan penundaan kenaikan pangkat atau sanksi administrasi lainnya.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Rekrutmen PPPK Nakes Daerah Ini segera Digelar, Persiapkan Diri dari SekarangRekrutmen PPPK nakes 2023 di daerah ini segera digelar. Nakes non-ASN yang ingin mendaftar diminta mempersiapkan diri dari sekarang.
Read more »
P2G Tuding Pemerintah Tidak Serius Mengangkat Guru Honorer jadi PPPK, Sodorkan Bukti-Bukti KuatP2G menuding pemerintah tidak serius mengangkat guru honorer jadi PPPK. Satriwan Salim sodorkan bukti-bukti kuat begini.
Read more »
Guru Honorer Resah Tunggu Diangkat Jadi PPPK | merdeka.comPersatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah masih menunggu finalisasi pengusulan guru honorer untuk diangkat sebagai guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari kabupaten/kota maupun provinsi.
Read more »
Siap-siap, Rekrutmen CPNS dan PPPK Baka Segera DiumumkanRekrutmen CPNS dan PPPK bakal diumumkan setelah validasi usulan formasi rampung.
Read more »
Legislator Desak Pemerintah Realisasi Nakes Honorer Menjadi ASN Melalui PPPKAnggota Komisi IX DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto berharap pemerintah sungguh-sungguh memperjuangkan nasib para tenaga kesehatan honorer.
Read more »
75 PPPK di Klaten Resmi Terima SK, Diserahkan Langsung Sekda Jajang PrihonoSebanyak 75 pegawai bidang kesehatan menerima Surat Keputusan (SK) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Read more »