Menurut Mahfud, tidak ada yang janggal dengan memorandum Jaksa Agung tersebut lantaran pada pemilu sebelumnya juga sudah dilakukan hal yang sama.
- Menkopolhukam Mahfud MD angkat bicara terkait memorandum Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang meminta pemeriksaan terhadap capres, cawapres, caleg, hingga calon kepala daerah ditunda hingga Pemilu 2024 selesai.
Dia menambahkan, penundaan penyelidikan dan penyidikan bisa dilakukan untuk kasus-kasus yang baru dilaporkan selama periode pemilu setahun ke depan. Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menerbitkan memorandum terkait optimalisasi penegakan hukum dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Jaksa Agung mengingatkan Kejagung sebagai salah satu sub-sistem dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu , untuk aktif, kolaboratif, dan koordinatif.Jaksa Agung Minta Capres, Caleg, dan Calon Kepala Daerah Tak Diperiksa hingga Pemilu 2024 Selesai
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jaksa Agung instruksikan jaksa cermat tangani korupsi jelang PemiluJaksa Agung ST Burhanuddin menginstruksikan jajaran jaksa, terutama yang bertugas bidang intelijen dan tindak pidana khusus, untuk cermat dan berhati-hati ...
Read more »
Jaksa Agung Instruksikan Jaksa Hati-Hati Tangani Laporan Korupsi Jelang Pemilu 2024Jaksa Agung ST Burhanuddin menginstruksikan jajarannya, terutama di bidang intelijen dan tindak pidana khusus, cermat dan berhati-hati saat menerima dan menangani laporan dugaan korupsi selama tahapan Pemilu 2024.
Read more »
Jika Capres hingga Caleg Dilaporkan, Jaksa Agung Minta Anak Buah Periksa Setelah Pemilu UsaiMenjelang Pemilu 2024, Burhanuddin mengungkapkan, banyak pihak merasa resah atas polarisasi yang semakin tajam di masyarakat.
Read more »
Jaksa Agung Minta Proses Hukum Capres, Cawapres, hingga Caleg Pemilu 2024 DitundaMeski diminta menunda proses hukum, Jaksa Agung tetap memberi arahan khusus kepada jajaran intelijen untuk melaksanakan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) dalam proses pemilu.
Read more »
Antisipasi Black Campaign, Jaksa Agung Minta Jajaran Susun Juknis Penanganan Tindak Pidana PemiluJaksa Agung mengingatkan jajarannya untuk mengedepankan kecermatan dan kehati-hatian guna mengantisipasi adanya indikasi terselubung yang bersifat black campaign yang dapat menghalangi suksesnya pemilu, serta untuk menghindari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan dapat dipergunakan sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu.
Read more »
Potensi Polemik Penegakan Hukum Bagi Capres-Cawapres 2024, Jaksa Agung Intruksikan Tunda PemeriksaanJaksa Agung ST Burhanuddin buat intruksi khusus bagi jajarannya menyikapi polemik penegakan hukum Capres dan calon wakil presiden (Cawapres) jelang Pemilu 2024
Read more »