Pemerintah akan melarang ekspor gas alam cair (LNG) agar bisa membangun industri di dalam negeri lantaran ternyata kebutuhan dalam negeri kini meningkat.
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam peluncuran Indonesia Carbon Capture and Storage Center di Jakarta, Selasa . ANTARA/Ade Irma Junida.Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan melarang ekspor gas alam cair agar bisa membangun industri di dalam negeri.di Jakarta, Selasa, Luhut mengatakan kebijakan itu dilakukan lantaran ternyata kebutuhan dalam negeri kini meningkat.
Menurut Luhut, pihaknya sudah menyiapkan laporan yang akan disampaikan ke Presiden terkait ekspor LNG. Namun, ia menyebut kontrak ekspor yang telah diteken akan tetap bisa berjalan. Sedangkan ekspor gas ke depannya disarankan untuk bisa dilarang. Luhut mengatakan pemerintah ingin menggunakan pasokan gas alam untuk kebutuhan domestik. Ia menyatakan saat ini kebutuhan dalam negeri tinggi untuk produksi metanol hingga petrokimia.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Menko Luhut Bantah Pemerintah Beri Insentif Mobil Listrik, Sebut Hanya Potong PajaknyaPemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan untuk pembelian kendaraan listrik baik mobil listrik dan motor listrik.
Read more »
Luhut: Bukan Subsidi Kendaraan Listrik, Pajak Masuknya yang Dipotong 10%Menurut Luhut, yang dilakukan pemerintah adalah meringankan pajak masuk kendaraan listrik dan bukan mensubsidi harga kendaraan.
Read more »
Article headlineGELORA.CO - Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti berharap Presiden Jokowi membatalkan Peraturan Pemerintah ...
Read more »
PM Malaysia Anwar Ibrahim: Media Jangan Takut Kritik PemerintahPerdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menilai media harus punya keleluasaan untuk mengkritik pemerintah tanpa rasa takut.
Read more »
Nelayan Saran Ini Agar Aturan Kuota dan Zonasi Penangkapan Ikan Lebih OptimalPemerintah masih menyusun aturan turunan mengenai Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan Terukur nomor 11 tahun 2023.
Read more »
Sri Mulyani, BI & Bappenas Sambangi DPR Bahas RAPBN 2024Menteri Keuangan, Gubernur BI dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas berkumpul di ruang Badan Anggaran DPR RI.
Read more »